Banyak Anak Muda Tak Mau Menikah, Pemerintah Singapura Jadi Makelar Jodoh

Nur Aisyah, seorang pegawai negeri berusia 30 tahun, telah menghabiskan beberapa tahun terakhir mencari pasangan, namun belum membuahkan hasil yang berarti.

Nur jarang bertemu pria melalui pekerjaan atau hobinya dan menganggap aplikasi kencan seperti Tinder dan Bumble "buruk"; calon pasangan potensial sering kali hanya berusaha minim dalam membuat profil atau kesulitan menjaga percakapan lewat pesan teks.

Nur terbuka untuk memiliki anak, namun ia juga sulit membayangkan membesarkan mereka di kota dengan biaya perumahan dan pengasuhan anak yang tinggi, serta tempat di mana beban pengasuhan anak biasanya paling berat ditanggung oleh perempuan.

"Saya merasa agak pesimistis mengenai masa depan secara keseluruhan," ujar Nur, yang meminta agar nama samaran digunakan, kepada Al Jazeera.

Banyak Anak Muda Tak Mau Menikah, Pemerintah Singapura Jadi Makelar Jodoh

1. Luncurkan FirstDate

Jadi, ketika badan teknologiSingapura, GovTech, baru-baru ini meluncurkan FirstDate—sebuah platform kencan bagi pegawai pemerintah yang menggunakan algoritma pemenang Hadiah Nobel—Nur mendaftar karena rasa penasaran.

"Lebih karena pola pikir 'Mengapa tidak?'" ujarnya. "Akan jadi cerita yang cukup lucu jika sesuatu yang berarti benar-benar lahir dari hal ini." Lahir dari ajang *hackathon* tahunan GovTech—tempat para staf mengembangkan dan menguji ide-ide baru—FirstDate kini sedang diuji coba di kalangan pegawai pemerintah yang masih lajang dan berusia antara 21 hingga 35 tahun.

Para peserta masuk menggunakan identitas digital nasional mereka dan menjawab survei mengenai minat, kebiasaan, serta nilai-nilai pribadi sebelum dipertemukan dengan satu calon pasangan pada satu waktu.Pendaftaran untuk uji coba ini telah ditutup pada hari Senin.

GovTech telah menyampaikan kepada media setempat bahwa belum ada keputusan mengenai apakah layanan ini akan diperluas ke luar lingkup pegawai instansi pemerintah.

2. Mendorong Tingkat Kelahiran

Keputusan Singapura untuk terjun ke ranah perjodohan merupakan upaya terbaru mereka untuk mendongkrak angka kelahiran yang telah merosot ke titik terendah dalam sejarah.

Kurang dari 30.000 bayi lahir di negara kota di Asia Tenggara tersebut pada tahun 2025, yang menyebabkan tingkat kesuburan turun ke rekor terendah di angka 0,87.

Pada bulan Agustus, Perdana Menteri Lawrence Wong mengumumkan serangkaian langkah baru untuk mendukung keluarga, termasuk pemberian tunjangan finansial senilai hampir 70.000 dolar Singapura untuk setiap anak, mulai dari saat lahir hingga usia 17 tahun.

Bagi Singapura—yang enam juta warganya merupakan satu-satunya sumber daya yang dimiliki negara kota tersebut—prospek menyusutnya populasi dan cepatnya penuaan penduduk merupakan masalah yang menyangkut kelangsungan eksistensi negara.Pada bulan Februari, Wakil Perdana Menteri Gan Kim Yong memperingatkan bahwa tanpa adanya intervensi, jumlah penduduk warga negara dapat mulai menyusut pada awal tahun 2040-an, sehingga menyisakan lebih sedikit tenaga kerja untuk merawat penduduk lanjut usia. Singapura sudah sangat bergantung pada imigrasi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya; pemerintah menargetkan penerimaan 25.000 hingga 30.000 warga negara baru setiap tahun selama lima tahun ke depan—sebuah arus masuk yang sensitif secara politis bagi negara dengan populasi 6,2 juta jiwa yang menempati wilayah seluas kurang dari separuh ukuran London.

3. Melawan Gaya Hidup Tanpa Anak

Namun, di saat para pejabat Singapura mendorong warganya untuk memiliki anak, banyak warga Singapura justru antusias mengadopsi gaya hidup tanpa anak. Mereka lebih memilih menikmati keuntungan hidup dalam rumah tangga dengan dua penghasilan dan beban tagihan yang lebih ringan, atau mencurahkan perhatian mereka pada hewan peliharaan.

Singapura tidak pernah ragu untuk turut campur dalam urusan asmara warganya.

Dalam pidato tahun 1983 yang memicu peristiwa yang kemudian dikenal sebagai "Debat Besar tentang Pernikahan", Lee Kuan Yew—bapak pendiri sekaligus perdana menteri dengan masa jabatan terlama di Singapura—memperingatkan bahwa para lulusan perguruan tinggi, khususnya perempuan, cenderung menikah di usia lebih tua dan memiliki lebih sedikit anak dibandingkan mereka yang berpendidikan lebih rendah.

Pada tahun berikutnya, pemerintah di bawah pimpinan Lee memperkenalkan kebijakan kontroversial bernama *Graduate Mothers’ Scheme* (Skema Ibu Bergelar Sarjana), yang memberikan prioritas penerimaan sekolah bagi anak-anak dari ibu yang memiliki gelar universitas.

4. Kampanye Melawan Lajang

Pada masa yang sama, pemerintah membentuk Social Development Unit (SDU) untuk menyelenggarakan berbagai acara yang memungkinkan para lajang bergelar sarjana untuk saling berinteraksi, yang memicu sebagian warga Singapura untuk melontarkan lelucon bahwa bahwa singkatan nama badan tersebut seharusnya bermakna "Single, Desperate and Ugly" (Lajang, Putus Asa, dan Buruk Rupa).

Para kritikus menyebut badan tersebut elitis, dan sebuah badan terpisah bagi mereka yang hanya memiliki kualifikasi pendidikan sekolah menengah kemudian dibentuk pada tahun 1985."Pemerintah kita sangat intervensionis, bahkan dalam ranah pribadi seperti cinta dan pernikahan," ujar Tan Ern Ser, rekan peneliti utama tambahan di Institute of Policy Studies Singapura, kepada Al Jazeera.

Tan mengatakan bahwa meskipun upaya pemerintah di masa lalu untuk menjadi makelar jodoh tidaklah "signifikan ataupun hemat biaya", generasi birokrat Singapura saat ini sama antusiasnya untuk terlibat dalam urusan perjodohan, dengan memanfaatkan kekuatan teknologi.

Meski demikian, menurut Tan, platform yang didukung pemerintah ini tidak menandakan kembalinya era perjodohan paksa, dan "pasangan yang dinilai cocok tetap bisa menjalin hubungan atas dasar cinta."

5. Aplikasi Kencan yang Berbeda

FirstDate mengandalkan algoritma Gale-Shapley—yang dirancang oleh matematikawan David Gale dan Lloyd Shapley pada tahun 1962—untuk memasangkan orang berdasarkan urutan preferensi dari masing-masing pihak.

Shapley berbagi penghargaan Nobel bidang Ekonomi pada tahun 2012 atas penemuan algoritma tersebut, yang versi-versinya juga digunakan dalam sistem penerimaan sekolah dan penempatan residensi medis.

"Ini adalah pendekatan yang sangat berbeda dibandingkan kebanyakan aplikasi kencan," kata Jean Liu, seorang profesor madya psikologi di Singapore Institute of Technology, kepada Al Jazeera."Sistem ini lebih mirip dengan perjodohan konvensional (offline), di mana aktivitas menggeser profil tanpa henti digantikan oleh satu pasangan yang cocok."

Fakta bahwa FirstDate bermula dari sebuah *hackathon*, menurut Liu, mencerminkan "semangat untuk berinovasi dalam mengatasi 'masalah-masalah pelik' yang dihadapi negara."

Namun, apakah platform ini akan lebih efektif membantu orang menemukan cinta dibandingkan aplikasi kencan arus utama, itu adalah persoalan lain.

Kuesioner memiliki nilai terbatas dalam memprediksi kecocokan antara dua orang, dan kualitas pasangan yang ditemukan sangat bergantung pada kumpulan orang yang bergabung dalam platform tersebut, ujar Liu. “Proses ini bisa saja gagal jika terlalu sedikit orang yang mendaftar.”

Menurut Liu, nilai terbesar dari aplikasi ini mungkin terletak pada peluang yang diberikannya kepada pemerintah untuk mengevaluasi dan memublikasikan data terkait kencan—sesuatu yang jarang dilakukan oleh perusahaan aplikasi, yang biasanya menganggap algoritma mereka sebagai informasi perusahaan yang sensitif.