Terungkap, Erdogan Jegal Operasi Rahasia Mossad dan CIA Gulingkan Rezim Iran
Surat kabar Inggris, The Telegraph, mengungkap bahwa Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menjadi aktor yang menjegal operasi rahasia Mossad dan CIA dalam upaya menggulingkan rezim di Iran. Rencana dua badan intelijen itu adalah memicu pemberontakan bersenjata kelompok Kurdi melawan Iran.
Laporan itu mengutip para pejabat yang mengetahui masalah tersebut. Menurut laporan itu, pada Februari, saat berkunjung ke Gedung Putih, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengusulkan serangan terhadap perbatasan barat Iran oleh pasukan yang terdiri dari ribuan milisi Kurdi dari Pemerintah Regional Kurdistan (KRG) di Irak, dengan dukungan udara AS, sebagai formula untuk menggulingkan pemerintah Iran.
Baca Juga: Iran Tangkap 21 Tentara Bayaran Mossad
Dalam operasi yang dikembangkan Mossad (badan intelijen Israel) dan dibahas bersama CIA (badan intelijen Amerika Serikat) tersebut, para milisi Kurdi direncanakan menyeberang dari wilayah Kurdistan Irak ke Iran untuk memicu pemberontakan yang akan menggulingkan pemerintah Iran selamanya.
Menurut informasi yang diperoleh The Telegraph, Erdogan, yang tidak senang dengan kemungkinan kehadiran pasukan Kurdi bersenjata di kawasan tersebut, turun tangan dan pada akhirnya memaksa Israel dan Amerika Serikat (AS) menghentikan operasi rahasia tersebut.Seorang pejabat mengatakan, “Beberapa kondisi tersebut tidak terwujud, karena alasan yang tidak akan saya jelaskan secara rinci di sini. Hal ini bukan disebabkan oleh kurangnya antisipasi, melainkan karena kegagalan operasional atau keputusan yang diambil.”
Menurut sumber-sumber Israel dan negara-negara Teluk, Erdogan, yang dipahami sebagai salah satu pemimpin dunia yang paling dipercaya Presiden AS Donald Trump, mengatakan kepada presiden AS bahwa dirinya tidak akan menoleransi kemerdekaan Kurdi di mana pun di kawasan tersebut.Setelah mengetahui rencana tersebut, Erdogan khawatir bahwa mempersenjatai milisi Kurdi akan menyebabkan sejumlah besar kelompok yang menjadi lawan politiknya berubah menjadi kelompok bersenjata dan berbahaya di perbatasan timur Turki.
Anggota DPR AS Sebut Zohran Mamdani 'Teroris Muslim' karena Juluki Netanyahu Penjahat Perang
"Intervensi Erdogan berkontribusi pada kegagalan salah satu upaya paling ambisius untuk melakukan pergantian rezim dalam perang ini, yang berubah menjadi sebuah kubangan dan gagal mencapai tujuannya," tulis The Telegraph, dalam laporannya, Senin (17/8/2026).
Trump selama ini mengeklaim bahwa pergantian rezim Iran telah dilakukan dua kali dan bahwa pemerintahan baru jauh lebih “masuk akal” dibandingkan pemerintahan sebelumnya.
Menurut laporan The New York Times, setelah pertemuan di Gedung Putih, para pejabat AS menilai bahwa sejumlah bagian dari presentasi Netanyahu, termasuk kemungkinan invasi darat ke Iran oleh pasukan Kurdi, “tidak sesuai dengan kenyataan”.
Saat menerima pengarahan dari Direktur CIA John Ratcliffe, Trump menggambarkan skenario pergantian rezim yang diajukan PM Israel dengan satu kata: “Konyol.”Meski demikian, situasi tersebut tidak membuat Trump menghentikan gagasan itu. Trump bertemu dengan para pemimpin Kurdi pada 1 Maret dan terus memberikan tekanan kepada para pejabat lokal yang berpotensi mendapatkan keuntungan dari melemahnya Teheran.
Dalam sebuah langkah yang dipandang sebagai persiapan jelas untuk serangan, Israel membombardir sejumlah posisi di Iran bagian barat, termasuk lokasi pejabat rezim, pangkalan militer, sistem rudal, pos-pos, serta fasilitas pasukan paramiliter Basij.
Situasi ini memunculkan spekulasi bahwa Israel sedang menyiapkan jalan bagi pasukan Kurdi untuk bergerak maju.
Dilaporkan juga bahwa para milisi dari keenam faksi Kurdi Iran bergabung dalam serangan yang akan dilancarkan dari Kurdistan Irak. Para milisi tersebut juga akan memasok senjata kepada kelompok Kurdi di dalam Iran.
Koalisi tersebut dilaporkan siap melakukan invasi pada 18 Maret. Mereka hanya membutuhkan lampu hijau dari Trump.Ketika persiapan terus berlangsung, organisasi-organisasi Kurdi juga mulai menyuarakan kekhawatiran mengenai posisi mereka terhadap kepemimpinan Iran. Mereka menuntut “jaminan politik”, bukan sekadar dukungan militer.
Seorang pejabat senior Israel mengatakan kepada The Telegraph: “Intelijen tidak menjanjikan bahwa [pergantian rezim] akan terjadi. Intelijen mengatakan bahwa Anda dapat meningkatkan kemungkinan atau peluang terjadinya hal tersebut.”
Tak lama setelah rencana tersebut mulai runtuh, rincian operasi itu bocor ke media Amerika.
Fox News melaporkan bahwa sebuah serangan telah dilancarkan pada Maret. Situasi ini memaksa Karoline Leavitt, yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Pers Gedung Putih, memberikan klarifikasi bahwa AS tidak mempersenjatai kelompok Kurdi untuk tujuan tersebut.
Pada saat yang sama, Erdogan diketahui melakukan lobi di Washington agar rencana tersebut dibatalkan.Negara-negara Teluk juga dilaporkan memperingatkan bahwa pemecahan Iran berdasarkan garis etnis dapat mengganggu stabilitas seluruh Timur Tengah.
Kegagalan tersebut tidak diterima dengan baik di Tel Aviv. Direktur Mossad Roman Gofman memutuskan memberhentikan dua pejabat tinggi badan intelijen tersebut yang membantu mempersiapkan rencana pergantian rezim.
Menurut informasi dari kalangan internal, dalam pertemuan terakhir di Oval Office Gedung Putih pada 28 Juli, isu pergantian rezim kembali dibahas.
Netanyahu menyatakan bahwa pergantian rezim Iran masih mungkin dilakukan dengan kondisi tertentu, tetapi tampaknya dia tidak berhasil meyakinkan Trump.
Trump pada akhirnya lebih memilih blokade ekonomi jangka panjang dibandingkan serangan udara untuk mengakhiri perang.





