Indonesia dan 7 Negara Muslim Kecam Penolakan Israel terhadap Peta Jalan Akhiri Perang Gaza

Indonesia dan tujuh negara lainnya pada hari Minggu mengecam penolakan Israel terhadap peta jalan untuk menuntaskan pelaksanaan rencana Presiden AS Donald Trump guna mengakhiri konflik Gaza; mereka menyatakan bahwa langkah tersebut membahayakan upaya pencapaian perdamaian abadi, demikian dilaporkan Anadolu.

Dalam pernyataan bersama, para menteri luar negeri dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab mengecam penolakan Israel yang dinyatakan secara terbuka terhadap peta jalan tersebut, serta penolakannya terhadap status kenegaraan Palestina.

Para menteri menyatakan bahwa sikap tersebut merupakan "penolakan langsung" terhadap Rencana Komprehensif Trump untuk Mengakhiri Konflik Gaza, yang telah didukung melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803.

Mereka mengatakan penolakan Israel membahayakan pelaksanaan rencana tersebut dan "secara mendasar merusak upaya bersama yang dilakukan untuk mencapai perdamaian yang adil dan abadi."

"Penolakan semacam itu menegaskan bahwa Israel kini memikul tanggung jawab atas penghambatan upaya mewujudkan perdamaian di Gaza dan wilayah pendudukan Palestina lainnya," tambah mereka, dilansir Middle East Monitor.

Para menteri menyebutkan bahwa peta jalan tersebut—yang telah diterima oleh faksi-faksi Palestina—merupakan hasil upaya ekstensif dari para mediator, termasuk Mesir, Qatar, Turki, dan AS, serta Perwakilan Tinggi untuk Gaza dan Dewan Perdamaian.

Mereka menggambarkan peta jalan itu sebagai langkah kunci menuju pelucutan senjata yang dibarengi dengan penarikan pasukan Israel, pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional, pengalihan wewenang administratif kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, serta rekonstruksi wilayah kantong tersebut. BACA: Israel menolak 'peta jalan' Gaza, ungkap keberatan terkait peran pasukan internasional: Channel 14

Para menteri memperingatkan bahwa penolakan terhadap peta jalan tersebut sama dengan penolakan tegas untuk melanjutkan pelaksanaan rencana Trump, serta mengancam akan menggagalkan upaya AS dalam mengakhiri perang dan menciptakan kondisi bagi perdamaian abadi.

Mereka menekankan pentingnya "keterlibatan AS yang berkelanjutan dan aktif" untuk memastikan kepatuhan penuh Israel terhadap komitmen dan ketentuan yang tercantum dalam rencana serta peta jalan tersebut, sekaligus mencegah adanya hambatan lebih lanjut.Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa Israel memikul "tanggung jawab langsung dan penuh" atas konsekuensi yang timbul akibat penolakan, penghambatan, penundaan, atau ketidakpatuhan yang terus berlanjut, termasuk memburuknya situasi di lapangan atau terganggunya upaya mengakhiri perang di Gaza.

Para menteri juga menyerukan pelaksanaan rencana tersebut secara penuh dan segera guna mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza, menjamin keamanan dan stabilitas, serta membuka jalan bagi rekonstruksi dan pemulihan.

Mereka menegaskan kembali dukungan terhadap hak penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina, serta secara tegas menolak segala upaya untuk menyangkal atau mencegah pembentukan negara Palestina, termasuk melalui tindakan sepihak.

"Perdamaian yang adil, abadi, dan komprehensif hanya akan tercapai melalui penerapan solusi dua negara, yakni terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat berdasarkan garis perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya," demikian bunyi pernyataan tersebut.

Para menteri juga menggarisbawahi pentingnya peran berkelanjutan Dewan Perdamaian (Board of Peace) dan menyerukan kepada semua pihak untuk mendukung upayanya dalam melaksanakan peta jalan serta memajukan tahap kedua dari rencana Trump.

Mereka mendesak dewan tersebut—dengan dukungan dan keterlibatan aktif AS—untuk mengambil "langkah-langkah segera dan konkret" sesuai mandatnya guna menjaga integritas rencana tersebut dan mencegah pihak mana pun menghambat pelaksanaannya.