Selat Hormuz Bergejolak Lagi, Iran Serang Kapal Berbendera Singapura

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) telah menyerang kapal kontainer berbendera Singapura di Selat Hormuz pada hari Kamis. Serangan ini diungkap seorang pejabat Amerika Serikat (AS).

Seorang pejabat AS, yang berbicara secara anonim untuk membagikan detail serangan tersebut, mengatakan bahwa kapal itu telah dihantam oleh drone.

Baca Juga: Iran Peringatkan Kapal-kapal Tak Melintasi Selat Hormuz Tanpa Izin

Serangan ini menjadi tanda bahwa situasi di jalur perairan vital itu kembali bergejolak, menjadi tantangan bagi upaya Presiden AS Donald Trump untuk membukanya kembali.

Pusat Operasi Perdagangan Maritim Inggris (UKMTO) melaporkan bahwa jembatan kapal tersebut rusak setelah terkena di sisi kanan oleh proyektil yang tidak dikenal di lepas pantai Dahit, Oman. Tidak ada korban jiwa atau dampak lingkungan akibat serangan terbaru ini.

Setelah serangan itu, Organisasi Maritim Internasional (IMO)—yang bernaung di bawah PBB—untuk sementara menghentikan rencana yang telah berjalan beberapa hari guna mengevakuasi banyak kapal yang terdampar di Teluk Persia, dengan merujuk pada serangan hari Kamis. Sekretaris Jenderal IMO Arsenio Dominguez mengatakan, "Penghentian ini diperlukan untuk menegaskan kembali bahwa jaminan keselamatan yang diperlukan tetap berlaku."IMO mengatakan kapal itu telah melewati Selat Hormuz sebelum diserang. "Tidak transit di bawah kerangka evakuasi IMO," katanya.

"Saya selalu menegaskan bahwa keselamatan para pelaut tetap menjadi prioritas utama," imbuh Dominguez dalam sebuah pernyataan. "Oleh karena itu, untuk memastikan pendekatan terkoordinasi dan keselamatan navigasi, rencana evakuasi akan dihentikan sementara hingga diperoleh kejelasan lebih lanjut."

AS dan Iran telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pekan lalu yang meningkatkan harapan kembalinya pelayaran ke Selat Hormuz, jalur sempit yang biasanya dilalui seperlima minyak dunia tetapi sebagian besar ditutup untuk kapal selama berbulan-bulan perang. Berdasarkan perjanjian tersebut, Iran diharapkan untuk mengatur jalur aman bebas bea "dengan upaya terbaiknya" selama 60 hari.

Sejak saat itu, lalu lintas kapal meningkat secara signifikan, dengan 70 kapal berlayar melalui selat pada hari Selasa, dibandingkan hanya enam kapal seminggu sebelumnya, menurut data dari perusahaan analitik Kpler, yang mencatat bahwa sebagian peningkatan tersebut mungkin disebabkan oleh "pelepasan lalu lintas yang tertunda pasca-kesepakatan." Dengan pulihnya pengiriman barang, harga minyak global telah anjlok.

IMO juga mengumumkan pada hari Selasa bahwa mereka meluncurkan upaya evakuasi skala besar untuk membantu ribuan pelaut yang tersebar di ratusan kapal keluar dari wilayah tersebut. Disebutkan bahwa ada dua rute yang tersedia; satu melalui perairan Iran di bagian utara Selat Hormuz, dan yang lain melalui perairan Oman di selatan.Namun, perselisihan mengenai Selat Hormuz tetap berlanjut. Rute yang disukai AS melibatkan pelayaran dekat garis pantai Oman, sementara Iran bersikeras bahwa kapal harus meminta izinnya sebelum melintasi selat dan menggunakan rute yang lebih dekat ke pantainya.

Otoritas Selat Teluk Persia Iran (PGSA) mengatakan pada hari Kamis: "Setiap pelayaran melalui rute di luar kerangka kerja yang ditetapkan oleh PGSA tidak akan tercakup oleh jaminan pelayaran aman dan tidak berhak atas perlindungan asuransi atau kewajiban terkait."

Iran juga tidak mengesampingkan kemungkinan untuk mengenakan biaya tol bagi kapal yang melewati selat setelah batas waktu 60 hari—sesuai dalam Nota Kesepahaman—berakhir. Pemerintahan Trump dan sekutu AS di kawasan itu menyebut gagasan tersebut tidak dapat diterima dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Oman mengatakan pihaknya berencana untuk mengelola selat tersebut bersama-sama dengan Iran tetapi tidak berencana untuk mengenakan biaya tol.

Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan kepada wartawan pada Kamis pagi bahwa pemerintahan Trump mengharapkan selat tersebut tetap terbuka, dan berencana untuk menilai Iran berdasarkan tindakannya daripada "retorika maksimalisnya."

"Jika kapal-kapal bergerak sebagaimana mestinya, maka itulah yang akan kita nilai, dan itulah yang akan kita tanggapi," katanya saat mengunjungi Bahrain, seperti dikutip CBS News, Jumat (26/6/2026).

"Namun, jika retorika ini didukung oleh ancaman nyata terhadap kapal-kapal yang tidak bergerak, itu merupakan pelanggaran perjanjian, dan kita akan menghadapi masalah terkait hal itu," paparnya.