Hamas Sangkal Tudingan Tolak Serahkan Pemerintahan di Gaza

Hamas membantah tuduhan bahwa mereka menolak melepaskan kendali atas Jalur Gaza. Kelompok itu menyebut klaim beberapa pihak di Dewan Perdamaian sebagai "kebohongan yang menyesatkan yang bertujuan memberikan perlindungan bagi pendudukan untuk melanjutkan agresinya."

Juru bicara Hazem Qassem menegaskan kembali kesiapan penuh Hamas untuk mentransfer semua tanggung jawab pemerintahan, termasuk masalah keamanan, kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza yang berbasis di Kairo, yang menurutnya telah disepakati oleh para pihak.

Ia berpendapat hambatan utama bagi kerja komite tersebut adalah Israel, bersama dengan Nikolay Mladenov, direktur eksekutif Dewan Perdamaian. Hamas menuduh mereka menghubungkan semua jalur negosiasi dengan satu isu tunggal dengan cara yang menyimpang dari visi Presiden AS Donald Trump untuk perdamaian di Gaza.

Qassem juga menuduh Dewan Perdamaian gagal menekan Israel mengizinkan komite tersebut memasuki Gaza atau menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk beroperasi.

Gedung Putih mengumumkan pada 16 Januari adopsi struktur pemerintahan transisi untuk Gaza, termasuk Dewan Perdamaian, Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, dan Pasukan Stabilisasi Internasional.

Pernyataan Qassem muncul di tengah kesulitan dalam melanjutkan ke fase kedua perjanjian yang mulai berlaku pada 10 Oktober, dan ketika Hamas menuduh Israel meningkatkan pelanggaran di lapangan dan melanggar kesepakatan tersebut.

Baca juga: IRGC Izinkan 24 Kapal Melewati Selat Hormuz