Tiga Negara Nuklir Memveto Upaya Negara-negara Arab Buka Paksa Selat Hormuz dengan Aksi Militer

Tiga negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB; Rusia, China, dan Prancis, telah memveto inisiatif negara-negara Arab yang bermaksud mengamankan dukungan internasional untuk aksi militer terhadap Iran guna membuka paksa Selat Hormuz. Ketiga negara pemilik hak veto itu diketahui merupakan bagian dari kekuatan nuklir utama dunia.

Menurut seorang diplomat dan pejabat senior PBB, negara-negara Arab mencari resolusi yang "mengizinkan penggunaan kekuatan militer" untuk memastikan kebebasan navigasi global. Namun, upaya tersebut gagal karena veto dari ketiga negara tersebut.

Baca Juga: Inggris Bentuk Koalisi 35 Negara untuk Buka Selat Hormuz

Mengutip laporan New York Times, Sabtu (4/4/2026), Rusia, China, dan Prancis mengyatakan bahwa pendirian mereka didasarkan pada "penentangan prinsipil terhadap setiap bahasa yang mengizinkan penggunaan kekuatan".

Posisi tersebut secara luas ditafsirkan sebagai secara efektif mengizinkan Iran untuk terus menyandera ekonomi global dan membatasi aliran minyak dan barang.

Perkembangan ini menyoroti perpecahan yang mendalam di dalam komunitas internasional. Prancis bersekutu dengan Rusia dan China dalam memblokir apa yang digambarkan sebagai keputusan militer yang diperlukan terhadap Teheran, sementara Amerika Serikat (AS) dan Israel melanjutkan aksi militer mereka terhadap Iran dan menolak seruan untuk gencatan senjata.

Trump Klaim AS Bisa Buka Selat Hormuz

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump pada hari Jumat mengatakan AS dapat dengan mudah membuka Selat Hormuz, mencatat bahwa langkah tersebut akan menjadi "banjir minyak" bagi dunia.

“Dengan sedikit waktu lagi, kita dapat dengan mudah MEMBUKA SELAT HORMUZ, MENGAMBIL MINYAKNYA, dan MENGHASILKAN KEKAYAAN. ITU AKAN MENJADI ‘LUAPAN MINYAK’ BAGI DUNIA???” tulis Trump di Truth Social.

Selat Hormuz, yang dilalui sekitar 20 pasokan minyak global, telah terganggu sejak AS dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Iran.

Trump telah mengirimkan sinyal yang beragam mengenai rencana Washington untuk jalur perairan tersebut.

Kawasan tersebut telah siaga sejak AS dan Israel melancarkan serangan udara pada 28 Februari, yang menewaskan lebih dari 1.340 orang hingga saat ini, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran saat itu, Ayatollah Ali Khamenei.

Iran telah membalas dengan serangan drone dan rudal yang menargetkan Israel bersama dengan Yordania, Irak, dan negara-negara Teluk yang menampung aset militer AS, menyebabkan sejumlah korban jiwa dan kerusakan infrastruktur serta mengganggu pasar energi global.

Selama perang ini, belasan orang tewas di Israel, sekitar 24 orang tewas di negara-negara Teluk, dan sekitar 15 tentara AS juga tewas.