Indonesia Hobi Beli Beragam Jet Tempur Bak Gado-gado, Strategi Pertahanannya Dianggap Tak Jelas

Pieter Pandie, seorang pakar pertahanan, mengkritik Indonesia yang hobi membeli jet tempur dari beragam pemasok asing. Menurutnya, langkah membeli pesawat tempur aneka jenis "ibarat gado-gado" ini mengungkap strategi pertahanan yang terfragmentasi.

Cara seperti itu akan biaya interoperabilitas dan pemeliharaan serta mengirimkan sinyal geopolitik yang beragam.

Menurut Pandie, peneliti di Department of International Relations Centre for Strategic and International Studies (CSIS), tanpa buku putih pertahanan baru sejak 2015 dan rencana modernisasinya yang belum terpenuhi, Jakarta sangat membutuhkan kerangka kerja yang transparan.

Baca Juga: Indonesia Sedang Menanti Jet Tempur Rafale, tapi Digoda Boeing dengan F-15EX

"Kerangka kerja ini harus mendefinisikan tujuan kapabilitas, penilaian ancaman, jadwal, dan anggaran untuk memandu akuisisi dan memulihkan koherensi strategis," tulis Pandie dalam artikelnya di East Asia Forum.Kesepakatan Indonesia untuk membeli jet tempur KAAN Turki menambah portofolio pengadaan pertahanannya yang sudah kompleks. Keputusan ini mencerminkan pola yang lebih luas dalam modernisasi militernya—pola yang semakin menimbulkan pertanyaan tentang koherensi strategis dan sinyal geopolitik.

"Indonesia menghadapi risiko inefisiensi operasional tetapi juga prospek mengirimkan sinyal yang kontradiktif kepada mitra internasionalnya," paparnya.

Indonesia telah berupaya untuk memodernisasi dan mengganti alat utama sistem senjata (alutsista) yang menua dengan bernegosiasi dengan beragam pemasok. Pendekatan pengadaan yang beragam ini membantu menghindari ketergantungan pada satu pemasok senjata sekaligus mengatasi keterbatasan sumber daya domestik dan kebutuhan untuk mempertahankan otonomi strategis di luar negeri. Kenangan embargo senjata di masa lalu juga mendorong Jakarta untuk mendiversifikasi pemasoknya.

Pada tahun 2022, Indonesia menandatangani kesepakatan senilai USD8,1 miliar untuk 42 jet Dassault Rafale.

Sejalan dengan ini, Indonesia bermitra dengan Korea Selatan dalam produksi bersama KF-21 Boramae. Indonesia awalnya setuju untuk mendanai 20 persen dari biaya pengembangan, yang diperkirakan mencapai USD8 miliar, tetapi kemudian bernegosiasi untuk mengurangi kontribusinya menjadi USD437 juta, yang mengakibatkan penurunan tingkat transfer teknologi.Meskipun program Boramae menghadapi tantangan, termasuk serangkaian pembayaran yang terlewat, program ini akan tetap dilanjutkan setelah negosiasi dengan Korea Selatan.

Indonesia telah mengoperasikan pesawat tempur dari Amerika Serikat, Rusia, Brasil, dan Inggris. Sejumlah laporan juga mengindikasikan bahwa Indonesia sedang mengevaluasi atau sedang dalam proses pengadaan F-15EX Amerika Serikat, Su-35 Rusia, dan yang terbaru, J-10 China.

"Namun, diversifikasi persenjataan berisiko menimbulkan berbagai tantangan operasional," lanjut Pandie.

"Menggunakan beragam platform canggih dari berbagai negara berarti Angkatan Udara Indonesia harus bergulat dengan tantangan seperti interoperabilitas antarcabang angkatan dan dengan mitra eksternal," imbuh dia.

Beragamnya jenis pesawat mengakibatkan sistem perawatan yang tidak terstandarisasi, peningkatan upaya logistik untuk pengadaan dan pembayaran suku cadang, serta banyaknya jalur pelatihan paralel. "Tantangan-tantangan ini tidak hanya mahal tetapi juga melemahkan efektivitas, kesiapan, dan koordinasi operasional," kritik Pandie.Kekhawatiran operasional ini diperparah oleh implikasi geopolitik dari pendekatan Indonesia terhadap keputusan pengadaan. Komitmennya yang goyah terhadap kesepakatan seperti program KF-21 dapat memperburuk hubungan dengan mitra dan merusak kredibilitas serta keandalan Indonesia sebagai mitra pertahanan.

"Berkomitmen pada kesepakatan senjata baru yang mahal seperti KAAN atau Rafale, sementara tidak melakukan pembayaran dan mengurangi kontribusi untuk program KF-21, tidak hanya dapat melemahkan kepercayaan dengan mitra yang ada tetapi juga melemahkan daya tarik Indonesia di masa mendatang," jelas Pandie.

Selain itu, memilih pemasok senjata lebih dari sekadar keputusan teknis atau komersial, tetapi juga mengirimkan sinyal politik. Dengan terus mengeksplorasi kesepakatan senjata dengan berbagai kekuatan yang terkadang bersaing, Indonesia berisiko mengirimkan pesan yang kontradiktif kepada mitra strategisnya.

Prancis akan segera mengirimkan gelombang pertama jet tempur Rafale dan mungkin mengharapkan Indonesia untuk menyelaraskan diri dalam isu-isu strategis tertentu, terutama di Indo-Pasifik di mana Paris menginginkan kehadiran yang lebih besar.

Pada saat yang sama, mitra-mitra lain di Barat mungkin menafsirkan meningkatnya keterlibatan pertahanan Indonesia dengan Rusia atau China sebagai tanda-tanda pergeseran strategis—terutama di era persaingan kekuatan besar yang semakin ketat. Sebagai negara yang secara historis non-blok yang beroperasi dalam lingkungan geopolitik dan keamanan yang semakin tidak menentu, Indonesia telah lama berupaya mempertahankan otonomi dalam urusan luar negerinya. "Namun, otonomi ini harus dikelola dengan hati-hati agar tidak terkesan transaksional atau bahkan tidak dapat diandalkan," papar Pandie.

Menurutnya, semua ini menggarisbawahi masalah yang lebih luas—kurangnya koherensi strategis dalam perencanaan pertahanan Indonesia. Belum ada buku putih pertahanan yang diperbarui sejak 2015 untuk menetapkan prioritas yang jelas.

Selain itu, rencana modernisasinya, program Kekuatan Esensial Minimum, berakhir pada 2024 tanpa mencapai targetnya. Sebuah plan, Kekuatan Esensial Optimal, sedang dibahas tetapi detail pastinya belum diumumkan.

"Kesenjangan ini menciptakan kekosongan di mana akuisisi skala besar dilakukan tanpa landasan doktrinal yang jelas atau penilaian transparan terhadap nilai jangka panjang. Tanpa strategi panduan terpusat, pengadaan berisiko didorong oleh kalkulasi politik jangka pendek, atau lebih buruk lagi, preferensi pribadi alih-alih tujuan strategis," imbuh Pandie.