Sekutu Zionis Ini Akan Hentikan Ekspor Senjata ke Israel

Beberapa anggota parlemen dari Partai Sosial Demokrat (SPD) yang berkuasa bersama pada hari Senin menyerukan diakhirinya ekspor senjata Jerman ke Israel karena tindakan militernya yang brutal di Jalur Gaza.

"Senjata Jerman tidak boleh digunakan untuk menyebarkan bencana kemanusiaan dan melanggar hukum internasional," kata juru bicara kebijakan luar negeri untuk fraksi parlemen SPD, Adis Ahmetovic, kepada majalah berita Stern.

"Oleh karena itu, kami menyerukan kepada pemerintah (Benjamin) Netanyahu untuk siap menyetujui gencatan senjata dan kembali ke meja perundingan," tambahnya.

Pernyataan Ahmetovic digaungkan oleh rekan satu partainya Ralf Stegner, yang mengatakan: "Bencana kemanusiaan bagi penduduk sipil Palestina dan pelanggaran hukum internasional oleh pemerintah Netanyahu harus segera diakhiri dan tidak boleh diperpanjang dengan senjata Jerman."

Pemerintah Jerman, dengan alasan yang tepat, telah membuat pengecualian bagi Israel dari praktik tidak memasok senjata ke zona konflik. Senjata-senjata itu akan berguna bagi keamanan dan pertahanan Israel. "Saat ini, hal itu tidak mungkin dilakukan di Jalur Gaza dan Tepi Barat," Stegner menambahkan.

Sementara itu, legislator SPD Isabel Cademartori memperingatkan bahwa Jerman dapat terlibat dalam kejahatan perang dengan memasok senjata ke Israel.

"Hal ini dapat menyebabkan Jerman sendiri dituntut oleh pengadilan internasional," katanya.

Oleh karena itu, pemerintah Jerman harus membatasi ekspor senjata, khususnya dengan menghentikan pasokan amunisi dan suku cadang tank, Cademartori menambahkan.

Total nilai ekspor yang diizinkan oleh pemerintah Jerman pada kuartal pertama tahun ini adalah €1,18 miliar (USD1,34 miliar). Israel saat ini berada di peringkat ke-10 dengan lisensi ekspor senilai €28 juta (USD31,9 juta).

Jerman telah lama menjadi sekutu utama Israel, dengan Kanselir Friedrich Merz sering menekankan tanggung jawab khusus Jerman atas keamanan Israel karena masa lalu Nazi negara itu.

Namun, para kritikus berpendapat bahwa dukungan Jerman yang tak tergoyahkan terhadap pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merusak kredibilitas internasionalnya dan semakin mengisolasi Berlin di panggung global.

Israel menghadapi kasus genosida di ICJ atas tindakannya di Gaza, tempat jutaan warga Palestina masih mengungsi dan menghadapi kekurangan makanan, pasokan medis, dan kebutuhan pokok lainnya yang parah.

Tentara Israel, yang menolak seruan internasional untuk gencatan senjata, telah melakukan serangan brutal terhadap Gaza sejak Oktober 2023, menewaskan lebih dari 53.900 warga Palestina, sebagian besar dari mereka adalah wanita dan anak-anak.

Sementara itu, Kanselir Jerman Friedrich Merz mengatakan pada hari Senin bahwa serangan Israel baru-baru ini di Gaza telah menimbulkan korban jiwa bagi warga sipil yang tidak dapat lagi dibenarkan sebagai perang melawan terorisme.

“Melukai penduduk sipil sedemikian rupa, seperti yang semakin sering terjadi dalam beberapa hari terakhir, tidak dapat lagi dibenarkan sebagai perang melawan terorisme Hamas,” katanya kepada penyiar WDR dalam sebuah wawancara yang disiarkan di televisi.

Merz mengatakan dia tidak lagi memahami tujuan tentara Israel di Gaza.

“Sejujurnya, saya tidak lagi memahami apa yang dilakukan tentara Israel di Jalur Gaza, dengan tujuan apa,” katanya.

Merz menambahkan bahwa dia berencana untuk menelepon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu minggu ini untuk memberitahunya “agar tidak berlebihan.”

Dia mengatakan Berlin harus berhemat dalam nasihat publiknya kepada Israel seperti yang “tidak dilakukan negara lain di bumi,” merujuk pada sejarah kelam Jerman dalam Perang Dunia II dan Holocaust.

“Pertanyaannya adalah: Seberapa jelas kita menyuarakan kritik sekarang, dan karena alasan historis saya lebih pendiam,” kata Merz.

Namun, ia menambahkan bahwa “ketika batas dilanggar, ketika hukum humaniter internasional dilanggar... maka kanselir Jerman juga harus angkat bicara.”

Merz mengatakan ia ingin Jerman tetap menjadi “mitra terpenting Israel di Eropa.”

“Namun, pemerintah Israel tidak boleh melakukan apa pun yang tidak lagi mau diterima oleh sahabat-sahabatnya,” katanya.