Israel Setujui Metode Baru Pencurian Tanah di Tepi Barat

Kabinet keamanan Israel menyetujui keputusan yang ditujukan untuk melaksanakan pendaftaran tanah berskala besar di Tepi Barat untuk pertama kalinya sejak wilayah itu diduduki pada tahun 1967.

Pusat Informasi Palestina melaporkan, keputusan Israel ini akan mengarah pada pendaftaran akhir hak milik di Area C Tepi Barat, area yang ditempatkan di bawah kendali eksklusif Israel menurut Perjanjian Oslo.

Ini melanggar hukum internasional dan diperkirakan akan memperdalam diskriminasi terhadap warga Palestina, yang kemungkinan akan menghadapi tantangan signifikan dalam membuktikan hak atas tanah mereka.

Selain itu, kabinet keamanan menginstruksikan lembaga militer pendudukan Israel menghentikan "dengan cara apa pun yang dimilikinya" proses pendaftaran tanah paralel yang diprakarsai Otoritas Palestina (PA).

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz mengatakan keputusan itu akan memperkuat permukiman ilegal Israel di Tepi Barat yang diduduki.

Istilah "pendaftaran tanah" mengacu pada pencatatan resmi hak milik setelah proses pemetaan dan verifikasi klaim kepemilikan.

Setelah difinalisasi, pendaftaran, yang dikenal di Palestina sebagai Tabu, sangat sulit untuk ditentang.

Sebagai bagian dari proses tersebut, setiap tanah tanpa klaim kepemilikan yang terdokumentasi akan dialihkan ke negara pendudukan Israel.

Upaya pendaftaran tanah di Tepi Barat dimulai selama Mandat Inggris atas Palestina dan berlanjut di bawah kekuasaan Yordania, tetapi Israel membekukan proses tersebut setelah menduduki wilayah Palestina.

Pengacara Michael Sfard, spesialis dalam hukum hak asasi manusia internasional dan hukum perang, mengatakan kepada media Israel bahwa keputusan tersebut melanggar prinsip dasar yang melarang kekuatan pendudukan membuat perubahan jangka panjang di wilayah yang diduduki.

“Tidak ada kemungkinan bahwa hak-hak warga Palestina akan diakui,” papar dia, seraya menambahkan, “Keputusan tersebut akan mengarah pada “perampasan tanah besar-besaran oleh Israel atas semua tanah di Area C.”

“Bukan suatu kebetulan penjajah dilarang melakukan pendaftaran tanah,” ujar dia. “Larangan tersebut berasal dari fakta bahwa di bawah pendudukan, tidak mungkin untuk melakukan proses tersebut secara bebas.”

“Warga Palestina tidak memiliki akses ke informasi dan dokumen yang diperlukan untuk membuktikan hak-hak mereka,” papar pengacara tersebut.

Sfard juga mencatat mereka yang disebut absentee, yang berarti warga Palestina yang tidak tinggal di Israel atau Tepi Barat, tidak dapat berpartisipasi dalam proses tersebut, meskipun mereka adalah pemilik tanah.

"Kekuatan pendudukan, dan bukan pihak yang netral, yang mengadili klaim tersebut. Hal ini memicu ketidakpercayaan dan ketakutan yang besar, yang mendorong banyak warga Palestina untuk menghindari partisipasi dalam proses tersebut," ungkap dia.

Rancangan resolusi yang dirumuskan Katz dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengatakan kabinet keamanan akan menginstruksikan kepala komando pusat tentara Israel untuk memulai pendaftaran tanah di Area C.

Berdasarkan rencana tersebut, Departemen Pendaftaran Tanah dan Penyelesaian Hak Kementerian Kehakiman Israel, serta penasihat hukum tentara dan administrasi penyelesaiannya akan bekerja untuk menyelesaikan kerangka kebijakan dalam waktu 60 hari untuk melaksanakan proses pendaftaran.

Dalam beberapa tahun terakhir, PA meluncurkan proses pendaftaran tanahnya sendiri, yang tidak diakui oleh pemerintah Israel.

Menurut Haaretz, keputusan tersebut juga menguraikan langkah-langkah termasuk memblokir pejabat PA dan surveyor memasuki area tempat proses pendaftaran sedang berlangsung, mencegah transfer bantuan keuangan asing yang dimaksudkan untuk mendukung PA dan menuntut agar pejabat senior PA menghentikan upaya pendaftaran mereka.

Klausul tambahan dari keputusan tersebut menginstruksikan kepala staf tentara, kepala badan keamanan Shin Bet dan kepala Mossad memberikan informasi kepada Kementerian Keuangan tentang dana yang diinvestasikan PA dalam proses pendaftaran, termasuk uang yang dikumpulkan dari negara-negara asing.

Informasi ini kemudian akan digunakan untuk mengurangi jumlah pajak yang dikumpulkan Israel dari Palestina dan ditransfer ke PA.

Katz menyebut keputusan tersebut "revolusioner", mengklaim hal itu "memberikan keadilan bagi permukiman Yahudi di Tepi Barat dan akan mengarah pada penguatan dan perluasannya."

Smotrich, pada bagiannya, mengatakan, “Proses pendaftaran tanah bergabung dengan upaya lain untuk mengatur permukiman baru, perencanaan, konstruksi dan pengembangan jalan dan infrastruktur yang kami pimpin untuk membawa satu juta pemukim lagi (ke wilayah tersebut), memperkuat sabuk keamanan Israel dan menghilangkan apa yang disebutnya sebagai ancaman negara teroris Palestina.”