500 Kelompok HAM Desak AS Stop Deportasi Warga Haiti yang Kabur dari Perang Geng Kriminal

500 Kelompok HAM Desak AS Stop Deportasi Warga Haiti yang Kabur dari Perang Geng Kriminal

Global | okezone | Kamis, 28 Maret 2024 - 19:03
share

HAITI - Hampir 500 organisasi imigrasi dan hak asasi manusia (HAM) menandatangani surat yang mendesak pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk menghentikan deportasi warga Haiti dan memperluas perlindungan migrasi ketika konflik geng kriminal yang menghancurkan meningkat di negara kepulauan Karibia itu.

Haiti Bridge Alliance, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di San Diego, menerbitkan surat itu pada Rabu (27/3/2024) bersama dengan 481 kelompok migrasi, hak asasi manusia, agama dan hak-hak sipil, menyerukan pemerintah AS untuk memperpanjang status perlindungan sementara (TPS) bagi warga Haiti, berhenti deportasi dan pemulangan paksa, pembebasan migran yang ditahan dan memperluas program pembebasan bersyarat bagi pengungsi.

Seperti diketahui, negara-negara termasuk Amerika Serikat, Kanada dan Perancis telah mengevakuasi warga negara mereka serta staf dari operasi organisasi internasional di Haiti seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Eropa (UE), Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF).

Sementara itu, negara-negara tetangga telah meningkatkan keamanan perbatasan dan mendeportasi warga Haiti yang melarikan diri dari kekerasan kembali ke negara mereka, meskipun ada kritik dari PBB. AS dan Kanada juga mengerahkan tentara untuk mengamankan kedutaan mereka.

“Jika Amerika Serikat tidak bisa menjaga keamanan personelnya di Haiti, maka pemerintah Haiti tidak mungkin bisa menjaga keamanan warga negaranya,” kata surat itu, dengan alasan bahwa migrasi dan pemindahan paksa tidak boleh dipisahkan dari kurangnya keadilan reparatif terhadap perbudakan, kolonialisme dan imperialisme neo-kolonial.

Dikutip Reuters, situasi politik Haiti berada dalam kebuntuan selama lebih dari dua minggu karena para politisi tidak dapat bersatu untuk melantik presiden dewan transisi dan perdana menteri sementara, ketika aliansi geng-geng bersenjata terus berebut sebagian wilayah ibu kota Port-au-Prince belum terkendali.

Topik Menarik