Mendagri Benarkan Ada yang Keberatan dengan Hasil Pemilu 2024
IDXChannel - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian membenarkan jika ada pihak-pihak yang keberatan dengan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Keberatan ini terutama dalam pelaksanaan proses rekapitulasi dan perhitungan.
Meskipun demikian Tito meminta media untuk tetap memberitakan dengan netral dan obyektif serta tidak mengembangkan opini-opini yang dijahit sedemikian rupa sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Tito saat hadir di peringatan Hari Pers Nasional 2024 \'Konvensi Nasional Media Massa\' dengan tema \'Pers Mewujudkan Demokrasi di Era Digital\' pada Senin (19/2/2024) pagi di Candi Bentar Hall, Ancol Jakarta Utara.
"Memang ada yang keberatan. Jadi kalau muncul ada keberatan ini itu menjadi masalah, saya rasa di lokal pasti ada masalah. Di Demak misalkan 25 ribu pemilih belum memilih karena banjir, kemudian di Intan Jaya ada pesawat yang membawa logistik Pemilu ditembaki (KKB)," kata Tito Karnavian.
Indonesia menerapkan demokrasi langsung dengan populasi nomor empat di dunia, sehingga disebut Tito, Indonesia menjadi Pemilu terbesar dilaksanakan dalam satu hari yang ada di seluruh dunia.
"Rakyat kita masih lebih banyak dari menengah bawah. Indonesia sebagai negara kepulauan, distribusi logistik Pemilu. Merekrut hampir 8 juta penyelenggara Pemilu, 800 ribu pengawas Bawaslu," paparnya.
Pria yang pernah menjabat sebagai Kapolri itu menambahkan, pemilu di Indonesia merupakan pemilu yang sangat rumit. Pasalnya kata dia relatif semua daerah melaksanakan, tapi pasti ada yang kurang sempurna. Mobilisasi pemilihan 200 juta jiwa ini tidak mudah.
"Kemudian keberatan terhadap siRekap. Kami mohon kepada pers memberitakan pemberitaan yang obyektif fakta bukan opini yang dijahit," tegasnya.
Dia juga melihat ada isu pemekaran Papua sempat diisukan menjadi menguntungkan paslon tertentu, padahal itu keputusan dari DPR bukan pemerintah.
"Untuk itu dalam masa perhitungan suara ini, semua media baik konvensional media dan media sosial berhak melakukan monitoring penghitungan suara dari TPS hingga jenjang di atas. Sehingga diharapkan hasil Pemilu tersebut nantinya diterima juga oleh publik karena sudah dikontrol," pungkas Tito Karnavian.
(NIY)
