ASEAN Punya Platform Inklusif untuk Dukung Stabilitas Kawasan

Jakarta - Direktorat Jenderal (Dirjen) Kerja Sama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Kementerian Luar Negeri Sidharto R. Suryodipuro mengatakan ASEAN menyediakan platform inklusif dan sentral yang bisa menjadi pendukung stabilitas kawasan.

"ASEAN memiliki satu modal, yang tadi dibilang pak Andi (Widjajanto), diplomasi yang berlapis-lapis, melalui berbagai channel, ASEAN menyediakan suatu platform diplomasi yang inklusif yang sentral yang kalau enggak ada ASEAN enggak ada penggantinya," kata Sidharto dalam dialog "Potret ASEAN Terkini di Kancah Global" yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (6/2).

"Ini yang kita harapkan menjadi pendukung stabilitas kawasan," sambung Sidhartodalam dialog yang juga melibatkanGubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Indonesia Andi Widjajantoitu.

Andi sendiri?????? mengatakan salah satu keunikan ASEAN adalah berhasil menciptakan kanal diplomasi berlapis yang secara teoritis bisa lebih mendorong kerja sama dan perdamaian.

"Kita bisa melakukan kerja sama dengan menggunakan forum ASEAN plus One, ASEAN plus Three, ASEAN Regional Meeting, dan masih banyak lagi. Dengan kanal diplomasi yang berlapis-lapis, ASEAN menawarkan celah diplomatik untuk mencarisolusi baru atas masalah yang ada," kata Andi.

Sidharto mengatakan ASEAN sekarang sedang di persimpangan jalan, baik dari segi stabilitas, kemakmuran, ekonomi, maupun pertumbuhan."Kita akan memastikan bersama dengan anggota ASEAN yang lain, bahwa secara kapasitas dan kelembagaan, ASEAN siap menghadapi gejolak yang semakin kuat ke depan," kata Sidharto.

Dalam bidang ekonomi, Sidharto mengatakan isu penting tahun ini adalah ketahanan pangan dan energi.

"Kita akan meningkatkan kerja sama dengan ASEAN, mencapai kesepakatan misalnya kerja sama pangan, saat ada krisis kita bisa saling membantu dengan lebih besar. Kemudian menjalin hubungan dengan negara penghasil pangan dunia, melakukan pengaturan khusus untuk melakukan kerja sama dalam bidang ketahanan pangan," kata Sidharto.

Sidharto berharap setidaknya ASEAN bisa memiliki aturan dan menetapkan standar serupa.

"Tantangannya adalah bagaimana kita menciptakan suatu ekonomi sistem kawasan yang memiliki aturan yang sama, minimal serupa. Kita bisa optimis bahwa Asia Tenggara juga bisa ikut menetapkan standar. Dengan pasar hampir 700 juta orang, seyogianya ASEAN menjadi pusat pertumbuhan dan turut menentukan standar," lanjut Sidharto.

Kepala Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Fajar Hirawan mengatakan salah satu tantangan ASEAN adalah menjaga stabilitas ekonomi yang pasti dipengaruhi oleh stabilitas keamanan dan politik, contohnya Myanmar.Sidharto mengatakan tantangan terbesar Five Points Consensus (5PC) adalah menyelesaikan krisis politik Myanmar yang dipicu oleh kudeta militer dua tahun lalu.

"Prioritas utama Indonesia adalah pelaksanaan Five Points Consensus," kata Sidharto.

ASEAN sepakat mendukung upaya Indonesia dalam kerangka lima poin itu, yakni pengakhiran segera kekerasan di Myanmar, dialog antara semua pihak terkait, penunjukan utusan khusus, penyaluran bantuan kemanusiaan oleh ASEAN untuk Myanmar, dan kunjungan utusan khusus ASEAN ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak.

Sementara untuk penyelesaian konflik Laut China Selatan (LCS),Andi menekankan upaya memastikan proses perundingan terus berlangsung.

"Hasilnya memang terkesan satu titik lamban, tetapi ASEAN bisa menjadi tempat sentral ketika proses-proses yang dilakukan baik secara bilateral maupun dalam kerangka ASEAN tentang LCS itu bertemu," kata Andi. "Kita yang kemudian merangkul agar proses-proses itu berjalan paralel."

Selama mengetuaiASEAN, Indonesiaakan berupaya mendorong prospek pemulihan pertumbuhan regional, konektivitas, dan daya saing, memperkuat ketahanan pangan dan keuangan dengan memastikan rantai pasok pangan, mempercepat transformasi ekonomi digital inklusif dan partisipatif, meningkatkan infrastruktur digital dan menjembatani kesenjangan digital, dan menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.