Peneliti BRIN Siti Zuhro: Daerah Maju Kuncinya Inovasi dan Gotong Royong, Stop Mengeluh!

Peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menyatakan dengan tegas agar kepala daerah untuk berhenti mengeluh. Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi, pemerintah daerah harus menemukan inovasi dan melakukan terobosan kreatif.

Hal itu diungkap Siti Zuhro pada Sarasehan Nasional "Akselerasi Membangun Indonesia dari Daerah: Menakar Sinergi Pusat dan Daerah untuk Kemajuan Bangsa" yang menjadi pembuka helatan Keluarga Alumni Universitas Jember, KAUJE Fest 2026 di Gedung Soejarwo Universitas Jember, Jawa Timur secara onlines pada Jumat, 3 Juli 2026.

Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember ini cukup gemas dengan kultur mengeluh dan cenderung apatis, yang menggejala hampir disegala lini kehidupan saat ini. Sebagai imbauan untuk tetap semangat, Siti Zuhro menyarankan Pemimpin Daerah menemukan inovasi, membuat terobosan-terobosan kreatif serta membujuk publik berkolaborasi, yang dalam tradisi lama Nusantara, tak salah lagi: gotong-royong.

Baca juga: Sinergi BRIN dan UAG University Dorong Transformasi Manajemen Talenta Riset Nasional

Sarasehan Nasional ini dihadiri Bupati Jember Muhammad Fawait, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo, Bupati Lumajang Indah Amperawati, Bupati Madiun Hari Wuryanto, Bupati Ngada Raymundus Bena, Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana, serta Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo. Sementara itu, kondisi fiskal terbatas dengan orientasi relasi Pemerintah dan Daerah, Prof. Wiwieq, panggilan akrab Siti Zuhro menekankan agar saatnya membuat terobosan-terobosan. Maka, selayaknya kultur mengeluh secepatnya bertransformasi dengan budaya anyar, yakni mencipta inovasi yang mampu mempercepat kemajuan daerah. Dengan demikian, cendekia periset politik ini ingin agar keterbatasan anggaran dan kewenangan-kewenangan pemimpin daerah bukanlah akhir segalanya. Dalam paparan singkat sejumlah gambaran umum yang terdiri dari lebih 8 slide, penulis bisa menyimak bahwa Inovasi dan Gotong Royong ala Prof. Siti Zuhro adalah ruh manifestasi dari kemampuan pemimpin daerah untuk membangun ekosistem yang kondusif di tataran ekonomi dan politik. Yakni, masih seturut dia adalah kualitas tata kelola, inovasi kebijakan, kolaborasi multipihak, dan kemampuan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.

Lihat video: Dana Minim, UU Pemda Macet! Rektor IPDN Bongkar Penyebab Daerah Sulit Maju

Siti Zuhro menambahkan transparansi dan akuntabilitas APBD, efisensi atas belanja birokrasi yang tidak efektif, selain penguatan program yang berdampak, dan tentunya juga perlunya memperkuat pengawasan internal dan partisipasi publik. Siti Zuhro menyebut kemajuan daerah bersandar pula pada bertumbuhnya dan penguatan desa inovatif.

Dengan menimbang bahwa inti problem pengentasan kemiskinan dan terjadinya ketimpangan berada di tingkat desa. Sementara, data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terdapat 75.266 desa di seluruh Indonesia. Jika digabungkan dengan 8.496 kelurahan, total wilayah administrasi setingkat desa di Indonesia mencapai 83.762 wilayah.

“Maka diperlukan adanya kolaborasi pemerintah pusat, media, komunitas lokal, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat sipil yang mana setiap daerah dengan desa-desa yang sangat khas, pastilah punya keunggulan komparatif dan kompetitif berbeda, taruhlah inovasi berupa desa wisata, desa digital, desa pangan mandiri dan sebagainya,” ujarnya, dikutip Sabtu (4/7/2026).

Sarasehan Nasional juga menghadirkan Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Kemendes PDT Samsul Widodo. Dalam paparannya yang juga selaras dengan Siti Zuhro bahwa Pemda wajib melakukan keberanian dalam mengubah pola pengelolaan anggaran yang inovatif. Agar pemimpin daerah mampu menciptakan lompatan ekonomi, Samsul menyarankan Pemda melakukan efisiensi pada belanja barang dan jasa maupun pengeluaran lain yang tak produktif dengan sangat tajam diprioristaskan menjadi investasi pembangunan.

"Memang sedikit sekali bantuan pemerintah yang skalanya besar dan masif. Padahal jika satu kabupaten mampu mengembangkan komoditas tertentu secara besar-besaran, misalnya menanam tiga juta pohon kopi dalam tiga tahun, maka akan tercipta skala ekonomi yang mampu mempercepat kemajuan daerah," ujarnya.

Sarasehan Nasional juga menghadirkan Ekonom Universitas Jember, Aditya Wardhana yang setuju pentingnya penguatan kapasitas daerah sebagai fondasi pembangunan nasional. Akademisi ini menyampaikan bahwa realitas bahwa perekonomian di berbagi daerah tak merata, yang mana pada 2025 ekonomi nasional tumbuh 5,03 , tapi secara spasial masih sangat terkonsentrasi pada Pulau Jawa dengan menyumbang 56,93. Namun, Aditya memaparkan secara optimis bahwa pertumbuhan tak berbanding lurus dengan kesejahteraan dengan mengutip ekonom dunia, Amartya Sen.

“Ukuran kesejahteraan yang berarti pula bisa diterapkan di daerah, berarti indeks pendidikan membaik, yakni akses dan kualitas belajar. Kemudian kesehatan yaitu usia panjang dengan layanan dasar, serta pekerjaan yang berarti kesempatan bekerja yang layak selain produktifitas dan kesempatan untuk membuka segala akses tentang skill dan pengunaan teknologi,” katanya.

Aditya menyarankan adanya paradigma anyar tentang transformasi di daerah, oleh daerah sampai dari daerah. Yang berarti potensi lokal, institusi lokal, dan masyarakat lokal justru menjadi kemajuan secara nasional. Dengan demikian, seturut Aditya daerah adalah ruang hidup untuk budaya, norma sosial, politik dan institusi yang bisa didalamnya ada pesantren, petani, nelayan, komunitas lokal UMKM. “Pembangunan nasional harus dimulai dari persoalan yang paling dekat dengan masyarakat agar menghasilkan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan daerah,” katanya.

Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo, yang mewakili kepala daerah Millenial kelahiran 1980-an dan juga mantan seorang konsultan Riset dan Politik Nasional menyatakan daerah Situbondo memang sejak lama produsen dua komoditas, yakni Tembakau dan Kopi.

Namun, ia bersandar pada para teknokrat dan pihak akademisi serta periset kampus untuk mendampinginya menemukan kembali inovasi kuat selain dua komoditas itu. Bupati muda ini kemudian menyampaikan bahwa dia tak mengeluhkan menyoal skema fiskal yang minimal di daerahnya, sebab dia terpilih dari perwakilan partai politik sebagai kepala daerah yang baru menjabat yang hanya ikhlas menerima.

Sarasehan Nasional ini, sebagai rangkaian KAUJE Fest 20026 yang mempertemukan akademisi, birokrat, dan alumni memantik ingatan kembali pada sosok Siti Zuhro. Sebagai peneliti tentang Otonomi Daerah, ia menyatakan persoalan utama yang dihadapi daerah di Indonesia bukanlah hanya keterbatasan anggaran atau kewenangan, tapi lemahnya kapasitas tata kelola, kurangnya kapabilitas kepemimpinan, budaya politik transaksional serta minimalnya partisipasi masyarakat.