ITB Buka Suara soal Budi Gunadi Sadikin Dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait Gelar Ir

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh lima dokter terkait dugaan penggunaan gelar akademik Insinyur (Ir). Pelaporan tersebut turut menyeret pembahasan mengenai sistem penulisan gelar akademik di Indonesia pada masa lalu.

Laporan itu diajukan melalui kuasa hukum O.C. Kaligis. Para pelapor mempermasalahkan dugaan penggunaan gelar akademik Ir oleh Budi Gunadi Sadikin.

Baca juga: Dilaporkan soal Dugaan Gelar Palsu, Kemenkes: Menkes Budi Tak Pernah Cantumkan Gelar dalam Administrasinya

Menurut pihak pelapor, mereka telah menyerahkan 10 bukti sebagai bahan pelaporan kepada penyidik. Selain itu, somasi juga disebut telah dilayangkan kepada pihak terlapor, namun tidak mendapatkan jawaban maupun klarifikasi.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan melalui Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Aji Muhawarman menegaskan bahwa Menteri Kesehatan tidak pernah mencantumkan gelar dalam administrasi resmi kementerian.Aji menunjukkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/III/9961/2022 tentang Pencantuman Nama Menteri Kesehatan dalam Naskah Dinas dan Dokumen Resmi Kementerian Kesehatan yang ditetapkan pada 21 Desember 2022.

Baca juga:Menkes Budi Gunadi Dilaporkan ke Polda Metro Terkait Dugaan Pemalsuan Gelar

“Penulisan nama Menteri Kesehatan dilakukan dengan menggunakan huruf kapital, menulis lengkap nama depan, menyingkat nama tengah, dan menulis lengkap nama belakang, serta ditulis tanpa mencantumkan gelar, sebagai berikut BUDI G. SADIKIN,” bunyi surat edaran tersebut.

Dalam surat edaran itu dijelaskan bahwa penulisan nama tanpa gelar digunakan untuk berbagai naskah dinas dan dokumen resmi yang diterbitkan Kementerian Kesehatan, mulai dari peraturan, surat edaran, keputusan, hingga laporan resmi lainnya.

Tanggapan ITB soal Penggunaan Gelar Ir

Menanggapi polemik tersebut, Institut Teknologi Bandung melalui Wakil Rektor Bidang Komunikasi, Kemitraan, Kealumnian, dan Administrasi Andryanto Rikrik Kusmara menjelaskan bahwa penulisan gelar akademik pada masa lalu berbeda dengan sistem yang berlaku saat ini.

Baca juga: Menkes Rombak Jam Kerja Dokter Internship usai 4 Dokter Meninggal, Maksimal 40 Jam per MingguMenurut Rikrik, kepastian hukum mengenai penulisan gelar lulusan sarjana dan profesi baru muncul pada 1993. Sebelum periode tersebut, ijazah lulusan ITB belum secara eksplisit mencantumkan gelar akademik seperti format ijazah saat ini.

“Sebagai contoh, pada ijazah lulusan ITB tahun 1988, penulisan gelar tidak tercantum sebagaimana format ijazah lulusan ITB saat ini,” ujarnya, dikutip dari laman ITB, Jumat (15/5/2026).

Ia menjelaskan, penggunaan gelar seperti Ir. (Insinyur) dan Drs. (Doktorandus) pada masa itu lebih mengikuti tradisi akademik dan sistem pendidikan tinggi warisan kurikulum era Belanda.

ITB memandang penggunaan gelar Insinyur oleh alumni di berbagai kesempatan merupakan kelaziman umum pada zamannya, terutama sebelum terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 036/U/1993 tentang Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi.

ITB Sebut Gelar Insinyur Dulu Bagian Tradisi Akademik

Rikrik menambahkan, gelar profesi Insinyur dalam kerangka hukum nasional baru memperoleh dasar formal setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.

Program Profesi Insinyur (PPI), lanjutnya, mulai diselenggarakan pada Tahun Akademik 2016/2017 sesuai mandat pemerintah kepada 40 perguruan tinggi melalui Permenristekdikti Nomor 35 Tahun 2016.“Dengan demikian, penggunaan gelar Insinyur oleh lulusan sebelum periode tersebut perlu dipahami dalam konteks sejarah pendidikan tinggi Indonesia pada zamannya,” katanya.

Menurut ITB, penggunaan gelar tersebut merupakan praktik yang berlaku umum dan menjadi bagian dari tradisi pendidikan tinggi serta dunia kerja saat itu, bukan dalam kerangka profesi insinyur sebagaimana diatur regulasi saat ini.

ITB berharap masyarakat dapat memahami perkembangan sistem gelar akademik dan profesi di Indonesia secara utuh, proporsional, dan sesuai konteks sejarah pendidikan tinggi nasional.