Anggaran Pendidikan RAPBN 2026 Capai Rp757,8 Triliun, Ini Prioritas Programnya
Pemerintah menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dan Nota Keuangan 2026 dengan delapan agenda prioritas nasional. Dalam rencana anggaran tersebut, sektor pendidikan mendapatkan alokasi sebesar Rp757,8 triliun.
Porsi anggaran signifikan diarahkan untuk pendidikan tinggi dan pengembangan Sekolah Garuda sebagai bagian dari strategi jangka panjang mencetak generasi unggul.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa dari total anggaran pendidikan, Rp150,1 triliun dialokasikan untuk pembangunan sekolah dan perguruan tinggi.
Baca juga: 2026, Prabowo Alokasikan PIP untuk 21,1 Juta Siswa dan KIP Kuliah 1,2 Juta Mahasiswa
Alokasi anggaran terbesar Rp401,5 triliun ditujukan untuk siswa dan mahasiswa, termasuk 1,2 juta penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan Bidikmisi, 4.000 penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), dan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) sebesar Rp9,4 triliun untuk 201 PTN dan lembaga.“Sekolah Unggul Garuda akan dikembangkan di sembilan lokasi daerah 3T, menjadi pengungkit pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Menteri Sri Mulyani, pada konferensi pers mengenai RAPBN 2026 dan Nota Keuangan di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.
Baca juga: Nota Keuangan dan RAPBN 2026: Realistis di Angka, Strategis di Arah Kebijakan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menambahkan bahwa pembangunan SDM bersama industrialisasi dan transformasi digital adalah kunci daya saing ekonomi.
“Peningkatan keterampilan pasar tenaga kerja, penyederhanaan regulasi bisnis, peningkatan kompetisi dan inovasi, serta adopsi kemajuan teknologi seperti AI diharapkan menjadi game changer,” katanya.
RAPBN 2026 juga mengalokasikan Rp37,5 triliun untuk perlindungan sosial terkait pendidikan. Melalui kombinasi perluasan akses pendidikan dan penguatan riset, Kemdiktisaintek berkomitmen untuk dapat mencetak SDM berdaya saing global dalam upaya ikut serta menjaga dan memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.
