Orangtua Murid Keluhkan SPMB 2025 Lebih Rumit, Tahapannya Banyak
JAKARTA - Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025 dikeluhkan para orangtua murid. Banyaknya tahapan SPMB 2025 membuat pendaftaran sekolah negeri lebih rumit.
SPMB tahun ini memicu antusiasme sekaligus keluhan dari masyarakat. Salah satunya terekam dalam sebuah unggahan video TikTok yang membandingkan rumitnya alur masuk sekolah negeri dengan proses sederhana di sekolah swasta.
Dalam unggahan pasa akun tiktok @sofie_sofia05, menyampaikan keluhannya mengenai proses PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) di sekolah negeri. Ia menyebut bahwa alur yang harus dilalui terlampau panjang dan membingungkan, dan banyak sekali tahapan yang harus dilewati.
“Sekolah swasta tinggal daftar, bayar, masuk. Sementara sekolah negeri, tahapannya banyak sekali dan Masa seleksi tinggal sampai tanggal 25” tulis kreator dalam video berdurasi kurang dari satu menit itu, dikutip Rabu (25/6/2025).
Sinopsis Layar Drama Indonesia Preman Pensiun X Eps 9B: Masalah Lain di Terminal dan Aksi Robot Cs
Video tersebut mengundang beragam respons, sebagian besar dari orang tua dan siswa yang tengah menjalani proses serupa. Banyak yang mengeluhkan hal yang sama, bahkan membandingkan proses pendaftaran antara sekolah swasta dan sekolah negeri.
PPDB di sekolah negeri sendiri dikenal memiliki beberapa jalur penerimaan, antara lain:
- Jalur Prestasi
- Jalur Afirmasi
- Jalur Mutasi Orang Tua
- Jalur Domisili
- Jalur Tahfiz
- Jalur Akademik Lapor
Meski jalur-jalur ini bertujuan menciptakan sistem penerimaan yang adil dan merata, tak sedikit masyarakat yang merasa prosesnya terlalu teknis dan tidak ramah terhadap mereka yang kurang melek digital.
Menurut informasi dari berbagai Dinas Pendidikan, sistem PPDB multi-jalur memang dirancang untuk mencegah diskriminasi dan kecurangan. Namun di lapangan, tak sedikit yang menyebut bahwa sosialisasi kurang maksimal dan antarmuka digital PPDB tidak selalu mudah diakses, terutama oleh masyarakat di wilayah non-perkotaan.
Postingan tersebut mencerminkan keresahan yang cukup luas di kalangan masyarakat. Harapannya, ke depan pemerintah dapat mengevaluasi dan menyederhanakan proses PPDB, tanpa menghilangkan esensi transparansi dan pemerataan akses pendidikan.
