Hadir Kembali Dengan Season Baru yang Seru, Preman Pensiun X di RCTI Siap Ramaikan Layar Drama Indonesia, Mulai 31 Mei 2025
Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan kesiapan Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel asalkan syarat kemerdekaan penuh bagi Palestina diakui terlebih dahulu. Pernyataan tersebut menuai polemik, termasuk dari anggota DPR.
Diketahui, pernyataan Prabowo tersebut disampaikan saat Joint Press Statement bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025). "Di berbagai tempat, di berbagai fora, saya sampaikan sikap Indonesia bahwa Indonesia memandang hanya penyelesaian Two State Solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar," kata Prabowo dalam pernyataannya.
Namun, Prabowo juga menekankan pentingnya pengakuan terhadap hak Israel sebagai negara berdaulat. "Tapi di samping itu pun, saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya," ujarnya.
Baca Juga: Prabowo dan Erdogan Sepakat Solusi Dua Negara untuk Perdamaian Palestina-Israel
Prabowo mengatakan, Indonesia akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel apabila kemerdekaan penuh bagi Palestina diakui terlebih dahulu. "Karena itu, Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel," ujarnya.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Hidayat Nur Wahid menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah yang terburu-buru. Namun, HNW memahami bahwa pernyataan itu sebagai bentuk implementasi dari solusi yang ditawarkan untuk akhiri masalah Israel-Palestina dengan hadirkan “two state solution" atau solusi dua negara.
Menurut HNW, solusi ini bukanlah hal baru, bahkan usulan ini jadi prakarsa negara-negara Arab yang selalu ditolak oleh Israel. "Solusi dua negara ini memang bukan suatu hal yang baru. Sejak tahun 2002 sudah dimunculkan, tetapi sejak saat itu sampai sekarang Israel selalu menolak 'two state solution' itu," ujar HNW dalam keterangan tertulis, Jumat (30/5/2025).
Menurut Wakil Ketua MPR RI itu, akan lebih solutif apabila Presiden Prabowo fokus memperjuangkan kemerdekaan Palestina yang diakui oleh mayoritas mutlak negara-negara dunia atau anggota PBB. Hal ini juga sesuai dengan Konstitusi dan harapan masyarakat luas, baik di Palestina maupun Indonesia.
Baca Juga: Prabowo Tegaskan Evakuasi Warga Gaza Palestina Bukan Bentuk Relokasi
"Sehingga pernyataan untuk normalisasi dan buka hubungan diplomatik itu tidak buru-buru disampaikan, sampai betul-betul terealisasinya syarat utama yang sudah disebutkan Presiden Prabowo, yakni Palestina merdeka secara berdaulat penuh, sesuai keputusan OKI dan Liga Arab," katanya.
HNW menjelaskan, publik tentu tidak menginginkan Presiden Prabowo terkena tipu muslihat Israel yang dikenal sebagai pihak yang tidak menghormati norma dan keputusan lembaga internasional, seperti Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ), Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC), dan bahkan banyak Resolusi PBB yang tidak dipatuhi Israel.
Apalagi, kata HNW, Israel juga sangat dikenal sebagai pihak yang mudah mengingkari kesepakatan termasuk kesepakatan gencatan senjata terakhir dengan Hamas. "Publik tentu tidak ingin Presiden Prabowo jadi korban Israel. Misalnya hari ini Israel menyatakan dukungan kepada Palestina sebagai negara merdeka, dan kemudian Presiden Prabowo menyatakan mengakui Israel dan membuka hubungan diplomatik, tapi besoknya lagi Israel mengulangi laku tidak komitmennya dengan kembali menyerang dan menjajah Palestina," tutur HNW.
Menurut HNW, beberapa negara Arab sudah melakukan normalisasi dengan dalih untuk mewujudkan Palestina merdeka. "Tapi hasilnya alih-alih Palestina makin mendekati merdeka dengan 'two state solution,' malah Israel makin merasa mendapat legitimasi untuk memperluas kekuasaannya dan penjajahannya atas Palestina."
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Oleh Soleh menyatakan dukungannya terhadap pernyataan Prabowo. "Ide itu bagus ya, dengan syarat Israel mengakui kemerdekaan 100 persen bagi Palestina," ujar Soleh saat dihubungi, Kamis (29/5/2025).Menurut Soleh, wacana tersebut selaras dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Ia mengingatkan, Indonesia selalu menjunjung tinggi posisi bebas aktif dalam diplomasi internasional. "Musuh satu terlalu banyak, kan, seperti itu,” ucapnya.
Soleh pun menyebut bahwa pembukaan hubungan diplomatik bahkan pembentukan kantor konsuler di kedua negara dapat mempermudah proses diplomasi dan mendorong dialog yang konstruktif.
"Untuk mempermudah diplomasi itu sendiri ya sebenarnya bagus, kalau misalkan Indonesia menjajaki hubungan diplomatik. Apalagi kalau pembuatan konsuler di masing-masing negara, kan gitu,” ucapnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa prasyarat utama tetap tidak boleh ditawar. "Nah, yang harus kita garis bawahi itu syaratnya. Syaratnya adalah Israel mengakui 100 persen terhadap kemerdekaan Palestina."
Ia pun mengajak masyarakat agar tidak melihat wacana yang dilontarkan Presiden Prabowo ini sebagai sesuatu yang negatif. Soleh menekankan pentingnya pendekatan kemanusiaan dalam menjaga perdamaian dunia, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi."Ini bagus dan kami mengajak jangan dipandang sebagai sebuah hal negatif, karena memang kita sebagai warga dunia, sebagai manusia, secara kemanusiaan, kan kita harus hidup berdampingan. Menjaga perdamaian abadi itu amanat undang-undang, tidak berdasarkan suku, ras, apalagi negara dan yang lain-lain," ujarnya.
Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menyatakan sepakat dengan Presiden Prabowo Subianto yang embuka peluang hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel asalkan Palestina merdeka.
Legislator PDI Perjuangan ini menyatakan, syarat yang harus dipenuhi yakni Israel harus mengakui kemerdekaan dan kedaulatan negara Palestina dan menghentikan agresi militer. "Kedua negara, Israel dan Palestina, harus hidup berdampingan secara damai sebagai dua negara yang merdeka dan berdaulat," tegasnya.
TB Hasanuddin juga menyampaikan, pernyataan pengakuan kemerdekaan yang bersifat resiprokal tersebut adalah aspirasi bangsa Indonesia yang sudah digaungkan sejak lama mengenai solusi dua negara (two-state solution).
"Tentunya ini harus didukung penuh karena jelas landasannya adalah konsititusi Indonesia yang menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, baik Palestina maupun Israel," tegasnya.
