Kontroversi Menkes Terbaru, Bakal Izinkan Dokter Umum Lakukan Operasi Caesar

JAKARTA, iNews.id - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bakal izinkan dokter umum melakukan operasi caesar. Dia bahkan sedang menyiapkan aturan terkait hal tersebut.

Bukan tanpa alasan, menurut Menkes langkah ini perlu diambil karena di beberapa daerah terutama daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), tidak memiliki dokter spesialis kandungan yang dapat melakukan proses pembedahan.

Dengan diizinkannya dokter umum melakukan operasi caesar, diharapkan semakin banyak ibu hamil di daerah 3T yang terbantu saat proses persalinan, sehingga kematian ibu melahirkan akibat tidak tersedianya dokter spesialis bisa diminimalisir.

Menkes memastikan, para dokter umum nantinya akan diberikan pelatihan pembedahan persalinan terlebih dahulu. Dengan begitu, mereka dapat melakukan operasi caesar dengan benar.

"Akan kami buat regulasinya, supaya mereka bisa diberikan izin secara resmi. Mereka akan dilatih secara formal," kata Menkes Budi pada Rabu (14/5/2025).

Menkes melanjutkan, "Yang saya minta adalah untuk daerah yang tidak ada spesialisnya. Jadi, tolong dokter umumnya dilengkapi dengan kompetensi yang sifatnya emergency, sifatnya menyelamatkan nyawa, agar tidak ada lagi masyarakat yang meninggal karena tidak ada dokter spesialis."  

Usai pernyataan ini viral dan menjadi kontroversi di media sosial, guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia akhirnya buka suara. Apa katanya? Simak beritanya sampai selesai. 

Respons Guru Besar FKUI soal Usulan Dokter Umum Boleh Operasi Caesar

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Budi Wiweko menanggapi perihal usulan Menkes Budi yang akan izinkan dokter umum melakukan operasi caesar. Apa pandangannya?

Menurut Budi Wiweko, tindakan operasi caesar bukanlah bagian dalam kompetensi dokter umum.

"Dokter umum itu punya 150 kompetensi yang bisa diterapkan ke pasien. Kalau ditanya tentang operasi caesar, itu tidak termasuk dalam kompetensi dokter umum," ujar Budi, beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, Budi Wiweko berharap agar pemerintah lebih baik mengurusi tiga hal penting di dunia kesehatan terlebih dulu. Ketiga itu adalah kolegium, rumah sakit pendidikan, dan fakultas kedokteran.

Menurut Budi, tiga hal itu sangat penting dalam ekosistem pendidikan kedokteran. Dengan memberesi tiga itu, upaya mencetak dokter berkualitas dapat terwujud.

"Seorang dokter akan bisa melayani dengan baik jika memiliki ilmu atau kompetensi sesuai keahliannya. Kompetensi ini didapat melalui jalur pendidikan yang berkualitas," tambah Budi.