Tahapan Pemilu Sudah Berjalan MK Tidak Akan Bikin Heboh

Senayan menyoroti beredarnya isu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah tata cara pemilu dari sistem proporsional terbuka menjadi tertutup. Putusan itu berpotensi menimbulkan kehebohan.

Anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsyi yakin, MK tidak akan membuat putusan yang menimbulkan keresahan. Harapan saya semoga putusan MK akan membawa kebaikan untuk masyarakat. Jangan sampai menimbulkan keresahan. Saya yakin setiap keputusan MK akan membawa kebaikan buat bangsa dan negara, katanya di sela-sela acara sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kabupaten Banjar, kemarin.

Sekretaris Jenderal DPP PKS ini mengatakan, banyak warga yang menanyakan kepadanya perihal isu perubahan sistem pemilu. Masyarakat diminta tetap bersabar menunggu putusan resmi dari MK soal pemilu. Putusan MK tentu akan memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Yang beredar itu kan sekadar rumor, katanya bocoran, jadi tidak perlu ditanggapi serius dulu. Kita tunggu saja putusan resminya dari MK nanti, sambung dia.

Aboe menyampaikan, pemilu merupakan tahapan penting untuk demokrasi Indonesia. Sistem pemilu itu bagian dari pilar demokrasi, jadi agar kualitas demokrasi bisa terjaga dengan baik, semua institusi negara harus ikut memastikan sistem pemilu berjalan dengan baik.

Kita harus pikirkan yang terbaik buat bangsa dan negara. Rakyat jangan sampai bingung. Saya harap sistem yang sudah ada jangan sampai diubah, sehingga menimbulkan keresahan, harap Anggota DPR daerah pemilihan Kalimantan Selatan 1 ini.

Lebih lanjut, Aboe menyampaikan, di negara demokratis yang baik sistem yang baik adalah yang dapat memberikan kepastian hukum. Bukan yang menimbulkan kegaduhan.

Ini kan proses pentahapan pemilu sudah jalan, sebaiknya sistem proporsional terbuka yang sudah jalan tidak diubah. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum, pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, proses uji meteriil terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah sampai pada tahap pengambilan keputusan. Sembilan Hakim MK akan bermusyawarah dalam beberapa hari ke depan untuk memutuskan, apakah gugatan dikabulkan atau ditolak.

Meskipun kesimpulan itu belum dibuat, tapi di luar MK sudah muncul opini bermacam-macam. Ada yang mencurigai kalau putusan akhirnya, MK akan menghapus sistem pemilu terbuka dan menggantinya dengan sistem tertutup.

Kecurigaan itu disampaikan ahli hukum tata negara, Denny Indrayana lewat akun Twitternya. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM ini mengaku mendapatkan informasi dari sumber terpercaya, bahwa mayoritas majelis hakim MK bakal mengabulkan gugatan tersebut.

Dengan demikian, maka pemilihan legislatif yang akan diselenggarakan Rabu, 14 Februari 2024 mendatang, masyarakat hanya mencoblos logo partai politik di dalam surat suara. Tidak akan ada lagi sosok calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Info tersebut menyatakan, komposisi putusan 6 berbanding 3 dissenting, kata Denny.