Apa Itu Tanam Paksa Cultuurstelsel? Ini Pengertian, Latar Belakang, Aturan dan Dampaknya

JAKARTA, celebrities.id - Apa itu tanam paksa cultuurstelsel? Sistem tanam paksa era Belanda di bawah kekuasaan Van Den Bosch ini ternyata banyak berdampak negatif terhadap kehidupan rakyat tanah air saat itu.

Banyak sawah dan ladang kepemilikan rakyat menjadi terbengkalai dan tidak menghasilkan panen yang baik. Selain itu, beban hidup rakyat semakin berat sebab mereka wajib menyerahkan sebagian dari tanah milik dan hasil panen. Rakyat juga ikut menanggung risiko apabila terjadi kegagalan panen.

Dilansir dari berbagai sumber pada Jumat (7/12/2022), celebrities.id telah merangkum apa itu tanam paksa cultuurstelsel, sebagai berikut.

Apa Itu Tanam Paksa Cultuurstelsel?

Menilik pada Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah Swadesi, sistem tanam paksa atau Cultuurstelsel adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes Van Den Bosch tahun 1830-an yang mewajibkan setiap desa harus menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor khususnya kopi, tebu, nila. Hasil tanaman tersebut akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang telah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial.

Penduduk desa yang tidak mempunyai tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun (20%) pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak. Dalam prakteknya peraturan itu dapat dikatakan tidak berarti karena seluruh wilayah pertanian wajib ditanami tanaman laku ekspor dan hasilnya diserahkan kepada pemerintahan Belanda.

Latar Belakang Tanam Paksa Cultuurstelsel

Penerapan tanam paksa di Indonesia kala itu dilatarbelakangi oleh kesulitan keuangan akibat perang Jawa tahun 1825-1830-an dan Belanda melawan Belgia tahun 1830-1831 di negeri Belanda. Van den Bosch yang diutus Belanda di Indonesia untuk membenahi keuangan Belanda, menerapkan sistem tanam paksa dengan memanfaatkan atau mempengaruhi elit tradisional Indonesia untuk melancarkan usahanya.

Untuk menutupi kas yang kosong akhirnya sistem tanam paksa berhasil diterapkan. Dimana dalam sistem tanam paksa ini, rakyat dibebani berbagai macam pajak dalam bentuk hasil-hasil pertanian mereka. Bangsa Belanda berusaha memperbaiki keuangan negerinya dengan memeras bangsa Indonesia. Rakyat diharuskan menanam tanaman yang laku di pasar internasional. Bangsa kolonial Belanda membeli hasil bumi rakyat Indonesia dengan sangat murah dan dilarang menjual hasil bumi pada pedagang lain serta membawa dan memasarkannya ke negerinya Belanda sendiri.

Isi Peraturan Tanam Paksa Cultuurstelsel

Aturan sistem tanam paksa, tertuang dalam Staatsblad (lembaran negara) tahun 1834 No. 22, kurang lebih empat tahun setelah pelaksanaan sistem tanam paksa.

a. Persetujuan-persetujuan akan diadakan dengan penduduk hal mana mereka menyediakan sebagian dari tanahnya untuk menanam tanaman dagang yang dapat dijual di pasaran Eropa.
b. Bagian dari tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan tersebut tidak diperbolehkan melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa.
c. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman dagangan tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi.
d. Bagian dari tanah yang disediakan untuk menanam tanaman dagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah.
e. Tanaman dagangan yang dihasilkan di tanah-tanah yang disediakan wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda, jika nilai-nilai hasil tanaman dagangan yang ditaksir itu melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, maka selisih positifnya harus diserahkan kepada rakyat.
f. Apabila terjadi gagal panen pada tanaman dagang harus dibebankan kepada pemerintah, hal tersebut berlaku apabila kegagalan tersebut tidak disebabkan oleh kekurangan kerajinan atau ketekunan pada pihak rakyat.
g) Dalam mengerjakan tanah-tanah untuk penanaman tanaman dagang, penduduk desa diawasi oleh para pemimpin desa mereka, sedangkan pegawai-pegawai Eropa hanya akan membatasi diri pada pengawasan apakah pembajakan tanah, panen dan pengangkutan tanaman-tanaman berjalan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Dampak Tanam Paksa untuk Indonesia

a. Rakyat Indonesia bisa mengenal berbagai teknik menanam jenis-jenis tanaman baru.
b. Meningkatkan jumlah uang yang beredar di pedesaan, sehingga memberikan rangsangan bagi tumbuhnya perdagangan.
c. Munculnya tenaga kerja yang ahli dalam kegiatan non pertanian yang terkait dengan perkebunan dan pepabrikan di pedesaan.
d. Penyempurnaan fasilitas yang digunakan dalam proses tanam paksa, seperti jalan, jembatan, penyempurnaan fasilitas pelabuhan dan pabrik dan gudang untuk hasil budidayanya.

a. Waktu yang dibutuhkan dalam penggarapan budidaya tanaman ekspor seringkali mengganggu kegiatan penanaman padi. Persiapan lahan untuk tanaman kopi biasanya berbenturan dengan penanaman padi.
b. Penggarapan tanaman ekspor seperti tebu membutuhkan air yang sangat besar sehingga memberatkan petani.
c. Budidaya tebu dan nila menggunakan sebagian besar tanah sawah petani yang baik dan bernilai paling tinggi.
d. Pelaksanaan sistem tanam paksa ini melipatgandakan kebutuhan akan hewan ternak petani, tidak hanya untuk pekerjaan di ladang tetapi juga sebagai alat angkut hasil tanaman ekspor menuju pabrik atau pelabuhan.
e. Timbulnya bahaya kelaparan dan wabah penyakit dimana-mana sehingga angka kematian meningkat drastis. Bahaya kelaparan menimbulkan korban jiwa yang sangat mengerikan di daerah Cirebon (1843). Demak (1849) dan Grobongan (1850). Kejadian ini mengakibatkan jumlah penduduk menurun drastis. Di samping itu, juga terjadi penyakit busung lapar (hongorudim) di mana-mana.