Waketum MUI Wanti-wanti Menkeu, Jangan Terlalu Kencang Pajakin Rakyat
Pemerintah masih perlu mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun pada November-Desember 2026 untuk menopang belanja negara setelah realisasi hingga Oktober mencapai Rp1.796,8 triliun atau sekitar 76 dari target APBN 2026. Di tengah upaya pengejaran target tersebut, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. M. Cholil Nafis mengingatkan Kementerian Keuangan agar tidak terlalu agresif menekan rakyat dan pelaku usaha kecil.
"Pajak yang ringan menghasilkan pendapatan yang besar, dan pajak yang berat menghasilkan pendapatan yang kecil," tulis Cholil Nafis dalam unggahan Instagram resmi @cholilnafis dikutip SindoNews pada Selasa (17/11/2026).
Baca Juga:Setoran Pajak Kurang Rp514 Triliun, Suahasil Mohon Dukungan Masyarakat
Kimia Farma (KAEF) Bidik Hilirisasi 8 Inovasi Kesehatan, dari Kratom hingga AI Tuberkulosis
Ia menilai tarif pajak yang terlalu tinggi dan memberatkan dapat mengurangi motivasi pelaku usaha untuk berproduksi karena keuntungan mereka tergerus. Menurut dia menaikkan tarif pajak secara agresif di tengah tekanan daya beli masyarakat berpotensi berbahaya bagi perekonomian. Ia menilai langkah tersebut tidak hanya berisiko mematikan sektor usaha formal, tetapi juga mendorong masyarakat masuk ke sektor informal atau shadow economy yang tidak tersentuh pajak.
Ia menyarankan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, mencari sumber pembiayaan APBN selain pajak. Cholil juga menyarankan agar kewajiban pajak lebih menyasar usaha besar, serta mengoptimalkan penerimaan zakat untuk kepentingan umat."Sebaiknya pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan RI, mencari cara lain selain pajak untuk membiayai APBN dan wajib pajak menyasar pada usaha besar. Bahkan, baik juga mengakui zakat sebagai pihak untuk memaksimalkan penerimaan zakat untuk kepentingan umat," tulisnya.
Dia juga menyoroti pentingnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan uang pajak. Mengutip pandangan Ibnu Khaldun, ia menilai kepatuhan fiskal sangat bergantung pada persepsi masyarakat terhadap keadilan."Jika masyarakat melihat uang pajak dikelola dengan transparan, bebas korupsi, dan dikembalikan dalam bentuk pelayanan publik yang prima, resistensi terhadap pajak akan menurun drastis," tulis Cholil Nafis.
Baca Juga:Setoran Pajak Kurang Rp514 Triliun, Guru Besar Unair: Jangan Bebani UMKM dan Kelas Menengah
Pernyataan tersebut merespons permintaan Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang meminta dukungan masyarakat untuk membantu pemerintah mengejar kekurangan penerimaan pajak. Suahasil menyatakan dana tersebut akan digunakan untuk belanja negara.
"Rp514 triliun dipakai buat apa? Untuk belanja negara. Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh media, untuk kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak karena itu akan digunakan untuk belanja negara juga," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, baru-baru ini.
Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga Oktober 2026 tumbuh 23,2 secara tahunan. Capaian tersebut terutama ditopang penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang meningkat 39,1 menjadi Rp793,55 triliun seiring kuatnya konsumsi domestik dan daya beli masyarakat.








