Buruh Minta Gaji Rp7,5 Juta per Bulan Tak Kena Pajak Penghasilan demi Dongkrak Daya Beli
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh meminta pemerintah menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari saat ini Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan. Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, dengan kenaikan PTKP tersebut, pekerja berpenghasilan hingga Rp7,5 juta per bulan tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang diharapkan mampu mendongkrak daya beli.
"Jadi daya beli buruh naik, daya beli masyarakat juga naik. Kalau buruh belanja kan masyarakat kecil juga naik pendapatannya, tukang mi ayam, tukang bubur, tukang pekerja informal, karena buruh belanja," ucap Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal dalam konferensi pers, Senin (16/11/2026).
Baca Juga: Buruh Usul Upah Minimum 2027 Naik 7,5-9,5, Said Iqbal Ungkap HitungannyaSaid Iqbal menilai kenaikan PTKP juga lebih tepat dibandingkan pemberian subsidi PPh Pasal 21 kepada pekerja. Pasalnya, kebijakan subsidi pajak berpotensi berakhir sewaktu-waktu, sementara kenaikan PTKP dapat menjadi kebijakan yang lebih berkelanjutan.
"Kalau subsidi itu dari 2027, 2028 bisa hilang. Kan subsidi. 2029 bisa hilang. Jadi yang benar itu bukan subsidi PTKP. Dan kalau tidak salah kan Pak Menko Perekonomian juga sedang mempertimbangkan, bersama Menteri Keuangan," katanya.
Alasan lainnya, Said menilai kenaikan PTKP tidak serta-merta merugikan penerimaan negara. Meskipun penerimaan PPh Pasal 21 berpotensi berkurang, peningkatan daya beli masyarakat dinilai dapat mendorong penerimaan pajak lainnya, terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN).Baca Juga: Pengusaha Mengeluhkan Rekor Pesangon RI Nomor Tiga Tertinggi di Dunia
Dia menjelaskan, tambahan penghasilan yang dapat dibelanjakan masyarakat akan meningkatkan konsumsi barang dan jasa. Dengan demikian, aktivitas ekonomi dan penerimaan PPN berpotensi ikut meningkat.
"Jadi istilahnya keluar kantong kiri masuk kantong kanan. Tapi daya beli naik. Pertumbuhan ekonomi naik, lapangan kerja tercipta baru yang formal ya. Itu aja alasannya," tutur Said Iqbal.









