FTSE Hapus 14 Saham Indonesia di Review Desember 2026, Seluruhnya Masuk Daftar HSC

IDXChannel – FTSE Russell mengeluarkan 14 saham Indonesia dari FTSE Global Equity Index Series (GEIS) dalam Quarterly Review Desember 2026.

Seluruh saham tersebut terkena eksklusi karena masuk dalam daftar High Shareholding Concentration (HSC) Bursa Efek Indonesia (BEI), yang menandakan tingginya konsentrasi kepemilikan saham pada segelintir pihak.

Dalam pengumuman pada 13 November 2026, FTSE Russell menyatakan saham perusahaan yang masuk dalam daftar peringatan HSC dari otoritas akan dikeluarkan dari indeks pada periode review berikutnya. Penghapusan kali ini dilakukan berdasarkan harga pasar (at the market price), bukan menggunakan harga nol seperti pada review Juni 2026.

“Sejalan dengan pedoman Pembatasan Free Float FTSE Russell, apabila suatu perusahaan menjadi subjek pemberitahuan peringatan konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi dari otoritas regulator, yang menyatakan bahwa saham tercatatnya berada di tangan sejumlah kecil pemegang saham, perusahaan tersebut akan dikeluarkan bersamaan dengan review indeks berikutnya,” demikian pernyataan FTSE Russell,” tulis pihak FTSE.

Perubahan tersebut berlaku mulai pembukaan perdagangan Senin, 21 Desember 2026.

FTSE Russell juga akan memantau likuiditas saham-saham terdampak untuk memastikan harga penghapusan dapat direplikasi oleh pelaku pasar.

Dari 14 saham yang dikeluarkan, PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS) menjadi satu-satunya konstituen dari kategori Large Cap. Berdasarkan data daftar HSC BEI, konsentrasi kepemilikan saham BRIS mencapai 93,024 persen.

Sementara itu, kategori Mid Cap mencakup PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) dengan konsentrasi kepemilikan 95,602 persen dan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) sebesar 96,635 persen.

Pada kategori Small Cap, terdapat PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) dengan konsentrasi kepemilikan 96,758 persen serta PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM) sebesar 92,626 persen.

Delapan saham lainnya masuk dalam kategori Micro Cap.

Saham-saham tersebut adalah PT Bank Mayapada Internasional Tbk (MAYA) dengan konsentrasi kepemilikan 96,715 persen, PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (IMAS) sebesar 95,484 persen, dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) sebesar 95,511 persen.

Berikutnya, PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (SAME) memiliki konsentrasi kepemilikan 94,939 persen, PT Sariguna Primatirta Tbk (CLEO) sebesar 92,552 persen, PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) sebesar 95,824 persen, PT Sumber Tani Agung Resources Tbk (STAA) sebesar 96,824 persen, PT Temas Tbk (TMAS) sebesar 95,300 persen, serta PT Tempo Scan Pacific Tbk (TSPC) sebesar 94,096 persen.

Dengan demikian, STAA menjadi emiten dengan konsentrasi kepemilikan tertinggi di antara 14 saham tersebut, yakni 96,824 persen.

Sebaliknya, CLEO mencatatkan konsentrasi terendah sebesar 92,552 persen.

Meski demikian, masuknya suatu saham ke dalam daftar HSC tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan pasar modal.

BEI sebelumnya menegaskan bahwa daftar tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan transparansi struktur kepemilikan saham di pasar modal.

Dari sisi cakupan indeks, penghapusan BRIS, MTEL, dan TBIG membuat ketiganya keluar dari FTSE All-World.

Jumlah saham yang dikeluarkan dari FTSE All-Cap bertambah menjadi lima setelah mencakup MAPI dan TKIM. Sementara itu, seluruh 14 saham tersebut dihapus dari FTSE Total-Cap.

FTSE Russell juga melanjutkan perlakuan khusus terhadap Indonesia yang telah diterapkan sejak review September 2026.

Perubahan segmen kapitalisasi pasar, penyesuaian free float, serta penambahan saham baru, termasuk saham hasil penawaran umum perdana (IPO), masih ditunda hingga setidaknya review Maret 2027.

FTSE Russell menyebut penundaan tersebut diperlukan untuk memberikan waktu tambahan dalam mengevaluasi efektivitas langkah-langkah peningkatan transparansi pasar yang telah diterapkan otoritas Indonesia.

Di sisi lain, FTSE Russell tidak memasukkan Indonesia ke dalam Watch List dalam klasifikasi negara.

Dengan demikian, status Indonesia sebagai pasar Secondary Emerging tidak mengalami perubahan.

Daftar perubahan konstituen tersebut masih dapat direvisi hingga penutupan perdagangan Jumat, 4 Desember 2026, sebelum ditetapkan secara final pada Senin, 7 Desember 2026. (Aldo Fernando)