APBN 2027 Rp4.097 Triliun, Mampukah Ekonomi RI Tumbuh 6 Persen?

JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus memainkan peran strategis dalam mendukung pelaksanaan agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama dua tahun terakhir.

Melalui pengalokasian belanja negara yang produktif, APBN tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM), memperluas akses layanan dasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“APBN hadir untuk memastikan prioritas pembangunan pemerintah dapat berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat. Kita tidak hanya berbicara mengenai angka dalam APBN, tetapi bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan negara dapat memperkuat kualitas manusia, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” ujar Suahasil, Kamis (8/10/2026).

Menurut Suahasil, dukungan APBN terhadap agenda prioritas selama dua tahun pemerintahan tercermin dalam berbagai program di sektor pendidikan, kesehatan, serta peningkatan produktivitas masyarakat.

Di bidang pendidikan, program Makan Bergizi Gratis hingga 31 Agustus 2026 telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat. Pemerintah juga memperluas program Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda, melakukan revitalisasi fasilitas sekolah dan madrasah, serta mendorong digitalisasi sistem pembelajaran.

Di sektor kesehatan, APBN menopang perluasan program Cek Kesehatan Gratis yang telah menjangkau 70,3 juta penduduk pada 2025 dan meningkat menjadi 99,1 juta penduduk per September 2026.

Dukungan APBN juga dialokasikan untuk renovasi 10.000 puskesmas serta pembangunan dan pemenuhan fasilitas rumah sakit umum daerah (RSUD).

Di tengah dinamika perekonomian global, APBN turut menjaga stabilitas fiskal sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada di kisaran 5 persen.

Selain itu, pemerintah terus memperketat pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas ekonomi ilegal guna mencegah kebocoran penerimaan negara.

Memasuki tahun ketiga pemerintahan, APBN 2027 diproyeksikan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen pada 2027, meningkat dibandingkan target APBN 2026 sebesar 5,4 persen.

Kerangka fiskal diarahkan untuk mendorong investasi, ekspansi produksi, akselerasi ekspor, penyediaan lapangan kerja formal, serta peningkatan daya saing nasional.

“Ke depan, APBN harus semakin optimal. Kita ingin APBN tetap sehat dan kredibel, tetapi pada saat yang sama mampu memberikan dorongan yang cukup kuat terhadap pertumbuhan. Jadi, disiplin fiskal dan pertumbuhan bukan dua hal yang bertentangan. Keduanya harus berjalan bersama,” tegas Suahasil.

Dalam rancangan postur APBN 2027, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun dengan target pendapatan negara sebesar Rp3.426,0 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran dijaga pada level 2,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Untuk mencapai target pertumbuhan 6 persen tersebut, investasi perlu dipacu hingga tumbuh di kisaran 7 persen. Pemerintah siap memperkuat sinergi dengan sektor swasta serta Badan Pengelola Investasi Danantara untuk mengakselerasi program hilirisasi dan investasi industri.

“Tagline yang selalu saya gaungkan selama dua tahun terakhir adalah APBN menumbuhkan, APBN melindungi, dan APBN yang kredibel. Demikian refleksi dua tahun pemerintahan di bawah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Semoga kita bisa melanjutkan pekerjaan besar kita untuk Indonesia yang lebih baik,” pungkas Suahasil.