Setelah Swasembada Beras, Pemerintah Bidik Kemandirian Protein Nasional

Keberhasilan Indonesia mencatat surplus produksi beras pada awal 2025 menjadi modal untuk memperkuat kedaulatan pangan dan mendorong swasembada protein nasional. Produksi beras sekitar 34 juta ton yang melampaui kebutuhan konsumsi domestik sekitar 31 juta ton dinilai membuka ruang bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat.

"Bangsa yang tidak bisa memberi makan dirinya sendiri adalah bangsa yang belum benar-benar merdeka. Setiap ton pangan yang kita impor bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi menyangkut kemandirian dan harga diri bangsa," ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam keterangannya, Jumat (4/9/2026).

Baca Juga:Zulhas: George Soros Datang ke Kantor Saya Taruh Uang Rp893 Miliar

Menurut Zulkifli, keberhasilan produksi beras perlu menjadi momentum untuk memperkuat komoditas sumber protein seperti daging, ikan, telur, susu, dan protein nabati. Ketahanan pangan, katanya, tidak cukup hanya diukur dari ketersediaan beras, tetapi juga kemampuan menyediakan pangan bergizi dengan kandungan protein yang memadai bagi masyarakat.

Pengamat pangan nasional Dirgayuza Setiawan mengatakan tantangan Indonesia kini bergeser dari sekadar memenuhi kebutuhan kalori menjadi memperbaiki kualitas konsumsi masyarakat. "Tidak ada negara yang kuat tanpa pangan yang cukup. Tidak ada masyarakat produktif tanpa gizi yang baik. Tidak ada sumber daya manusia unggul tanpa piring makan yang sehat," ujarnya.

Peningkatan konsumsi protein berkualitas dinilai penting untuk mendukung perkembangan anak, kesehatan, dan produktivitas tenaga kerja, terutama menjelang bonus demografi. Karena itu, transformasi sistem pangan perlu mencakup diversifikasi konsumsi, peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, penguatan teknologi pascapanen, serta perbaikan distribusi dan penyimpanan untuk menekan kehilangan pangan.

Dari sisi ekonomi, penguatan sistem pangan juga berpotensi menciptakan rantai pasok yang lebih luas bagi petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha pangan lokal. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan penyerapan bahan pangan lokal seperti telur, ikan, susu, sayuran, dan hasil pertanian melalui jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Baca Juga:Mengenang Rachmat Gobel, Zulkifli Hasan: Indonesia Kehilangan Sosok Pejuang

Guru Besar bidang pangan dan pembangunan pertanian menilai tantangan pangan Indonesia ke depan tidak hanya menyangkut kemampuan produksi, tetapi juga tata kelola dari hulu hingga hilir. “Negara dengan jumlah penduduk besar membutuhkan sistem pangan yang tangguh. Produksi harus berjalan beriringan dengan distribusi, akses ekonomi masyarakat, dan kualitas konsumsi,” ujarnya.

Swasembada protein membutuhkan strategi jangka panjang karena berkaitan dengan pengembangan peternakan dan perikanan, industri pakan, teknologi reproduksi ternak, hingga perubahan pola konsumsi masyarakat. Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, petani, nelayan, dan masyarakat agar peningkatan produksi dapat diikuti dengan akses pangan bergizi yang terjangkau.

Dengan jumlah penduduk Indonesia yang diproyeksikan mendekati 300 juta jiwa pada 2045, pembangunan sistem pangan menjadi bagian penting dalam menyiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. “Pangan adalah dasar kehidupan. Negara yang kuat adalah negara yang mampu memastikan rakyatnya makan dengan cukup, sehat, dan bermartabat,” kata Zulkifli.