Purbaya Buka Suara soal Desil Masyarakat yang Tak Sesuai Kondisi Ekonomi
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons keluhan publik mengenai penetapan kelompok kesejahteraan atau desil yang dinilai kurang mencerminkan kondisi riil masyarakat. Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah tengah memacu perbaikan basis data secara komprehensif melalui penambahan alokasi anggaran bagi Badan Pusat Statistik (BPS).
Purbaya mengungkapkan bahwa dukungan dana tersebut disalurkan untuk mengoptimalkan kualitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta pelaksanaan pemutakhiran data di lapangan.
"Makanya sedang diperbaiki, saya ngeluarin uang cukup banyak ke BPS tahun ini," kata Purbaya di Kantor Kemenkeu, Rabu (26/8/2026).
Purbaya membeberkan bahwa alokasi anggaran yang dialokasikan kepada BPS untuk pembenahan DTSEN dan kegiatan sensus menembus angka di atas Rp7 triliun. Langkah ini diambil merespons pengajuan dana tambahan oleh BPS sejak awal tahun anggaran.
"Jadi DTSEN sama sensus itu kalau nggak salah Rp7 triliun, Rp7 triliun lebih sedikit, cukup banyak yang dimasukin ke BPS," lanjutnya.
"Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun penambahan anggaran, kita penuhi untuk memastikan DTSEN-nya bagus," ungkap Purbaya.
Melalui penambahan dana operasional ini, Purbaya memproyeksikan kualitas dan akurasi data pemeringkatan desil masyarakat akan jauh lebih rapi pada tahun depan.
"Tahun depan seharusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu, dua kan biasanya selalu ada kalau di survei, tapi saya harapkan setahun depan lebih rapih," kata dia.
Mengenai skema pembatasan BBM subsidi jenis Pertalite bagi kelompok masyarakat di desil 9 dan 10 (kelompok mampu), Purbaya menegaskan bahwa pemerintah masih memantau indikator makroekonomi dan daya beli masyarakat sebelum mengambil keputusan eksekusi.
"Kita lihat kondisi seperti apa ekonominya dan masyarakat. Tapi kita semua siapkan sistemnya, nanti kalau sudah siap yaudah kita jalankan," pungkasnya.
Sebagai informasi, desil merupakan pengelompokan pemeringkatan tingkat kesejahteraan keluarga dari desil 1 (terrendah) hingga desil 10 (tertinggi).
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengonfirmasi bahwa indikator desil berfungsi sebagai ukuran posisi relatif komparatif, dan bukan indikator absolut nominal pendapatan atau kekayaan suatu keluarga.
“Desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Karena itu, angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga,” jelas Amalia lewat keterangan tertulis.
