ESDM Jamin Stok Pertalite Aman meski Permintaan Meningkat Usai BBM Nonsubsidi Naik

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui terjadi peralihan pola konsumsi yang signifikan dari BBM non subsidi ke BBM subsidi, pasca kenaikan yang diumumkan pada awal Juni. 

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Laode Sulaiman mengatakan pihaknya telah meminta PT Pertamina (Persero) untuk mempercepat pendistribusian pertalite ke SPBU, agar permintaan yang sedang tinggi tidak menimbulkan kelangkaan. 

"Jadi kita memastikan ke Pertamina agar waktu pengiriman dipercepat. Karena kan intinya ini setiap hari dikirim, tapi karena yang butuh banyak, maka jumlah itu harus cepat dipasok agar tidak terjadi antrean yang panjang," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (26/6/2026).

Laode mengatakan, hingga saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut terkait wacana pembatasan konsumsi pertalite, meski permintaannya mengalami peningkatan pasca kenaikan harga BBM non subsidi.

Menurutnya, hingga saat ini realisasi konsumsi pertalite masih dalam batas target yang ditentukan. Hanya saja perlu melakukan pengaturan terkait pola suplai ke konsumen agar tidak terjadi antrean dan fenomena kelangkaan. 

"Masih sesuai, kalau realisasi konsumsi, kita kan menjaga stok. Jangan sampai stoknya tidak tersedia, tapi kenyataan kan stok semua tersedia. Hanya bagaimana kita memanage pola supply-nya ke konsumen ini biar tidak terjadi antrean yang panjang," kata Laode. 

Sebelumnya Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengatakan kenaikan harga bbm non subsidi dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global. 

Pertamina menaikan harga jual BBM jenis Pertamax dan Pertamax green yang berlaku mulai 10 Juni 2026. Harga pertamax saat ini Rp16.250/liter atau naik sekitar Rp3.950 dari harga sebelumnya Rp12.300/liter. Sementara pertamax green naik Rp4.100, dari Rp12.900 menjadi Rp17.000.

"Penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar Internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat," ujarnya dalam keterangan resmi.