Pemerintah Siap Intervensi Utang Whoosh, Skema Diumumkan Mei 2026
JAKARTA – Pemerintah mematangkan langkah intervensi untuk mengatasi beban utang proyek Kereta Cepat Whoosh Jakarta–Bandung. Skema restrukturisasi dijadwalkan diumumkan secara resmi dalam beberapa pekan mendatang guna memastikan keberlanjutan operasional dan finansial moda transportasi modern tersebut.
Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN Dony Oskaria memberikan sinyal kuat bahwa negara akan turun tangan karena beban finansial proyek ini dinilai terlalu berat jika hanya ditanggung oleh operator secara mandiri.
“Kalau dibebankan kepada kereta api saja, tentu kereta api tidak cukup untuk menanggung beban finansialnya,” ujar Dony kepada awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (28/4/2026).
Dony menjelaskan kendala utama Whoosh saat ini bukan terletak pada sisi operasional, melainkan pada struktur pendanaan awal yang dibebani utang besar akibat porsi ekuitas yang minim.
Meski ia belum merinci bentuk bantuan yang akan diberikan, apakah berupa tambahan modal atau mekanisme lainnya, fokus utama pemerintah adalah memastikan kelangsungan usaha Whoosh.
Begini Strategi BUMA Internasional (DOID) Genjot Pemulihan Kinerja di Tengah Kondisi yang Menantang
“Jangan terjebak pada how-nya. Penyelesaian itu bagaimana kemudian Whoosh ini sustain ke depan,” tegas Dony.
“Yang kita selesaikan adalah bagaimana beban finansialnya. Operasional itu sudah berjalan dengan baik,” imbuhnya.
Struktur intervensi ini nantinya akan melibatkan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan dan akan diumumkan secara detail setelah proses finalisasi bersama Menteri Keuangan selesai.
Sinyal percepatan restrukturisasi ini diperkuat oleh pernyataan CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Perkasa Roeslani.
Menurutnya, keputusan administratif terkait skema penyelamatan tersebut sudah disetujui oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Sudah diputuskan oleh Pak Menko Infra,” kata Rosan singkat.
Saat dikonfirmasi mengenai kepastian waktu implementasi kebijakan tersebut, Rosan memberikan indikasi bahwa prosesnya akan dimulai pada bulan depan.
“Iya, nanti akan dimulai,” pungkas Rosan menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan pelaksanaan restrukturisasi pada Mei 2026.










