Kepala BGN: Motor Listrik Operasional MBG Diproduksi di Bogor

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menegaskan motor listrik penunjang operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang viral belakang ini diproduksi di fasilitas manufaktur yang berlokasi di Citeureup Bogor Jawa Barat.

Dia menekankan seluruh unit motor merupakan hasil karya dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) mencapai 48,5 persen.

“Ini adalah bagian dari upaya kami untuk tidak hanya mendukung operasional program, tetapi juga mendorong industri nasional melalui penggunaan produk dalam negeri dengan TKDN yang signifikan,” ucapnya dalam keterangan resminya, Kamis (9/4/2026).

Dadan menjelaskan, realisasi pengadaan motor listrik hingga saat ini mencapai 21.801 unit dari target awal sebanyak 25.644 unit. Ia sekaligus membantah informasi yang menyebut jumlah pengadaan motor listrik mencapai 70.000 unit.

Lebih lanjut, dirinya juga menegaskan bahwa pengadaan motor listrik tersebut bukan merupakan program baru, melainkan telah masuk dalam perencanaan anggaran tahun 2025.

“Pengadaan motor listrik ini sudah direncanakan dalam anggaran tahun 2025 sebagai bagian dari dukungan operasional Program MBG, khususnya untuk menunjang mobilitas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi,” katanya.

Meski tercatat dalam anggaran 2025, realisasi administratif dan keuangan dilakukan pada 2026 sesuai mekanisme pengelolaan anggaran pemerintah. Pada akhir 2025, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga dana masuk ke Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA).

"Mekanisme ini sesuai PMK 84 Tahun 2025, di mana pembayaran dilakukan dalam dua tahap: termin 1 atas terselesaikannya 60 unit dan termin 2 untuk penyelesaian hingga 100 unit,” jelas Dadan.

Dadan menambahkan, hingga akhir masa pemberian kesempatan pada 20 Maret 2026, penyedia hanya sanggup menyelesaikan 85,01 atau sebanyak 21.801 unit dari 25.644 unit yang dikontrakkan. Sisa dana yang telah ditampung dikembalikan ke kas negara dengan penihilan RPATA bersamaan dengan pembayaran tahap 2.