Purbaya Sebut Tak Ada Anggaran Motor Listrik MBG di Tahun 2026

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak mengalokasikan anggaran untuk pengadaan motor listrik bagi Badan Gizi Nasional (BGN) pada tahun anggaran 2026. Hal ini menanggapi kabar mengenai pemesanan puluhan ribu unit motor listrik yang ditujukan untuk distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Purbaya mengungkapkan, bahwa jika terdapat unit motor yang baru tiba saat ini, hal tersebut merupakan hasil pengadaan dari tahun anggaran sebelumnya yang sudah terlanjur dibayarkan.

"Anggaran tahun lalu mustinya, tahun ini gak ada. Ya tahun 2025, tahun ini kita pastiin gak ada itu, mungkin keburu lewat tuh, abis itu kita berentiin," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Baca Juga: Dadan Hindayana: Motor Berlogo BGN yang Viral Belum Dibagikan ke SPPG

Purbaya menjelaskan bahwa dirinya telah melakukan pengecekan kembali dan memastikan bahwa pos anggaran untuk kendaraan operasional telah dipangkas. Namun, ia tidak merinci apakah Presiden Prabowo mengetahui detail pemotongan anggaran tersebut secara spesifik.

"Kita pantau belakangan jadi dipotong, abis itu dipotong kalau gak salah. Saya harus tanya Dirjen Anggaran lagi. Saya gak tahu, yang jelas dipotong," tegasnya.

Terkait unit motor yang dikabarkan sudah tiba, namun belum dibagikan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Purbaya menyerahkan penjelasan teknisnya kepada pihak BGN.

Baca Juga: Ini Beda Spek dan Harga Motor Listrik Mahal BGN Emmo JVX GT vs JVH Max

"Anggaran tahun lalu saya udah bayar mereka itu, datangnya sekarang. Tanya tuh ke Pak Ketua BGN gimana statusnya. Anggaran udah keluar... saya gak tahu (soal pembagiannya)," pungkas Purbaya.Polemik ini bermula ketika muncul informasi mengenai pengadaan kendaraan operasional listrik oleh Badan Gizi Nasional dalam jumlah masif. BGN dikabarkan melakukan pemesanan sebanyak lebih dari 21.000 unit hingga 25.000 unit motor listrik yang akan digunakan oleh petugas di lapangan untuk mendistribusikan makanan bergizi.

Proyek pengadaan ini diperkirakan menelan biaya hingga Rp1,2 triliun. Angka yang besar ini memicu kritik di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran belanja negara.

Sebelumnya Purbaya mengungkapkan bahwa pada tahun sebelumnya, usulan pengadaan barang seperti motor dan komputer dalam jumlah besar sempat diajukan, namun tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan.‎‎"Setahu saya tahun lalu pernah diajukan juga untuk motor dan komputer kalau nggak salah ditolak, yang tahun ini saya nggak tahu, saya akan double check lagi, harusnya sama treatmentnya," kata Purbaya saat diskusi bersama media di kantin Kemenkeu, Selasa (7/4).‎‎Meski demikian, ia belum dapat memastikan apakah pengadaan motor listrik yang saat ini beredar telah melalui persetujuan yang sama. Purbaya menyatakan, akan melakukan pengecekan lebih lanjut terkait kebijakan tersebut.‎‎"Tapi saya akan double check lagi. Tapi tahun lalu sempat kita nggak mau, kita tolak untuk beli komputer yang terlalu banyak dan beli motor. Tapi sekarang saya belum tahu saya akan lihat lagi seperti apa," jelas Purbaya.