KKP Pastikan Program MBG Bukan Pemicu Kenaikan Harga Ikan
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan kenaikan harga sejumlah komoditas ikan di pasaran tidak berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). KKP menegaskan pasokan ikan nasional masih dalam kondisi aman dan tidak terganggu oleh kebutuhan program prioritas pemerintah tersebut.
"Sampai seperti itu (MBG jadi faktor kenaikan harga) belum, karena posisinya untuk lele dan nila juga itu posisinya sudah ada. Di situ jadi tidak mengganggu pasar di sana," ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Machmud, dalam konferensi pers di Kantor KKP, Kamis (19/2/2026).
Baca Juga:Prabowo dan Menteri Trenggono Bahas Kampung Nelayan, Progres Capai 50
Machmud menegaskan kebutuhan ikan untuk mendukung program MBG tidak akan mengganggu keseimbangan suplai dan permintaan di masyarakat. Menurutnya, produksi ikan nasional justru akan semakin diperkuat melalui berbagai program strategis yang tengah dikembangkan pemerintah, seperti Budidaya Ikan Nila Salin (BINS) dan pengembangan kawasan pesisir melalui reklamasi Pantai Utara (Pantura).
"Ke depan dengan adanya program strategis yang dikembangkan seperti BINS yang akan banyak, kemudian juga ada reklamasi Pantura, sumber protein ikan kita juga akan semakin banyak. Sehingga kalau nanti kebutuhan untuk MBG yang 82,9 juta, kalau nanti (dibutuhkan) ikan kita siap," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Kepelabuhan Perikanan KKP, Ady Candra, mengakui adanya kenaikan harga pada sejumlah komoditas ikan di beberapa daerah. Namun menurutnya, secara nasional harga masih dalam level aman dan wajar menjelang bulan Ramadan.
Ady merinci, kenaikan harga tercatat pada komoditas ikan cakalang di sejumlah wilayah Sulawesi, namun secara nasional masih tergolong stabil. Kenaikan terbatas juga terjadi pada komoditas cumi di Jakarta dan Jawa Tengah, serta ikan kakap di Jawa Timur, Jawa Tengah, Gorontalo, dan Jakarta. Untuk komoditas tongkol, kenaikan hanya terjadi di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara. "Tuna dominan stabil, kenaikan hanya di Sulawesi Utara. Ya memang dominan tuna di sana dan juga dominan dikonsumsi oleh masyarakat lokal di sana," jelas Ady.
Baca Juga:Disikat Balik Trenggono soal Anggaran Kapal, Ini Jawaban Purbaya
Dari sisi produksi, Ady memprediksi adanya penurunan produksi perikanan tangkap pada periode Januari hingga Maret 2026. Penurunan tersebut dipengaruhi faktor musim dan kondisi cuaca yang kurang bersahabat. Prognosa produksi perikanan tangkap hingga Maret 2026 diperkirakan mencapai sekitar 7,3 juta ton, lebih rendah dibandingkan periode normal. "Ini sedikit agak turun memang karena pola musim dan juga pola penangkapan yang memang sangat tergantung dengan faktor cuaca," ungkap Ady.
