Ekonom Ungkap RI Bisa Dapat Rp524 Triliun dari Pajak Progresif
JAKARTA, iNews.id - Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengungkap bahwa pemerintah bisa mendapatkan tambahan pendapatan Rp524 triliun per tahun dari pajak progresif. Hal itu tertulis dalam laporan berjudul 'Dengan Hormat, Pejabat Negara: Jangan Menarik Pajak Seperti Berburu di Kebun Binatang' yang mengusulkan instrumen pajak progresif dan berkeadilan sebagai solusi untuk meningkatkan penerimaan negara.
Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar mengatakan, angka tersebut secara teknis masuk akal. Hanya saja, kendala utamanya adalah kemauan politik.
"Saat ini diskusinya terhenti pada aspek pemangkasan anggaran, yang juga malah bisa memukul ekonomi pemerintah daerah karena banyak item efisiensi yang tidak tepat sasaran," kata Media, Selasa (12/8/2025).
Ia menekankan bahwa ada cara yang lebih strategis untuk memperbaiki sistem pajak agar lebih adil dan progresif, yang dapat meningkatkan penerimaan negara tanpa mengorbankan fondasi masa depan.
Media menambahkan bahwa masyarakat sering kali fokus pada bantuan untuk orang miskin. Namun, jarang membahas tunjangan perusahaan yang diberikan kepada korporasi kaya melalui celah pajak.
"Studi ini mengungkap, jika kita menutup celah itu dan menata tarif pajak secara progresif, kita bukan hanya menambah penerimaan, tapi juga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Yang perlu disadari publik adalah kita tidak kekurangan uang, kita hanya kekurangan kemauan politik untuk memperbaiki sistem perpajakan kita,” ungkap Media.
Peneliti CELIOS, Jaya Darmawan menjelaskan, selain meningkatkan penerimaan, pajak progresif juga dapat meningkatkan keadilan fiskal. Ia mencontohkan, pajak biodiversity loss di sektor lingkungan dapat menambah penerimaan hingga Rp48,6 triliun dan mengurangi ketimpangan ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas ekstraktif, yang mendominasi 56 persen kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia.
Senada dengan Jaya, Peneliti CELIOS Galau D Muhammad menegaskan bahwa pendekatan teknis untuk mengadopsi pajak progresif sangat mungkin dilakukan, namun membutuhkan keberanian politik.
Sebagai langkah awal, pemerintah dapat meninjau ulang insentif pajak yang selama ini diberikan kepada korporasi besar. Upaya ini dinilai efektif untuk menutup kebocoran anggaran hingga Rp137,4 triliun.
