Mendag Buka Suara soal Agenda Terselubung Perdagangan Global
JAKARTA - Indonesia menekankan adanya keterbukaan dalam kerja sama perdagangan global, tanpa agenda terselubung yang merugikan ekonomi banyak negara.
Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso dalam Sesi III Pertemuan Para Menteri Perdagangan Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC Ministers Responsible for Trade/APEC MRT) 2025 di Jeju, Korea Selatan, pada Jumat 16 Mei 2025 kemarin.
1. Merugikan Ekonomi
Mendag menyebut, agenda terselubung merugikan ekonomi negara berkembang. Dia pun menyerukan dialog yang terbuka, transparan, dan inklusif untuk menghindari potensi proteksionisme modern yang tidak diinginkan.
Perdagangan berkelanjutan menjadi solusi yang diusung bersama. Apalagi, perubahan iklim, fragmentasi geopolitik, dan ketimpangan sosial yang semakin tajam memberikan tekanan nyata terhadap tatanan ekonomi global.
Menurutnya, krisis yang saling berkaitan ini menuntut komitmen bersama, semangat kolaborasi, serta inovasi yang berkelanjutan.
“Indonesia siap untuk terus bekerja sama dengan seluruh mitra dalam mewujudkan visi bersama, yaitu perdagangan yang berkelanjutan dan berkeadilan,” ujar Budi melalui keterangan pers, Minggu (18/5/2025).
“Kerja sama dan kolaborasi merupakan kunci untuk membangun pemahaman bersama dan menciptakan kemitraan yang setara dalam mewujudkan masa depan yang inklusif dan berkelanjutan,” paparnya.
2. Kemajuan Tata Kelola Lingkungan
Di lain sisi, lanjut Mendag, Indonesia telah mencapai kemajuan tata kelola lingkungan hidup. Hingga Desember 2024, Indonesia telah melakukan restorasi lahan gambut seluas 1,6 juta hektare di luas konsesi dan rehabilitasi mangrove sebanyak 150.000 hektare.
“Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia meyakini keberlanjutan bukan hanya tanggung jawab nasional semata, melainkan mandat global yang hanya dapat dicapai melalui kerja sama internasional yang inklusif dan berkeadilan,” beber dia.
Indonesia telah mewujudkan komitmen ini melalui berbagai kebijakan nasional, termasuk persiapan pembentukan Badan Karbon Nasional.
3. Lakukan Inovasi
Selain itu, Mendag menyebut Indonesia telah melakukan inovasi dan pengembangan dalam melindungi lingkungan hidup dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Di antaranya meluncurkan Bursa Karbon Nasional pertama di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada 2023 yang menyediakan insentif berbasis pasar bagi upaya penurunan emisi.
Indonesia juga terus mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik dengan target pembangunan lebih dari 32.000 stasiun pengisian daya kendaraan listrik (electric vehicle/EV) pada 2030 dan saat ini tercatat lebih dari 3.300 stasiun telah beroperasi.
“Indonesia percaya, keberlanjutan dan perdagangan harus saling mendukung. Kebijakan lingkungan yang diterapkan dengan tepat dapat menjadi katalis inovasi, mendorong ketangguhan ekonomi, serta membuka peluang baru dalam rantai pasok global,” pungkas Mendag.
