6 Fakta PNS Belum Pindah ke IKN, Tunggu Restu Prabowo

JAKARTA - Pemindahan PNS ke Ibu Kota Nusantara (IKN) belum dapat dilakukan dalam waktu dekat karena bakal memproses ulang persiapan pemindahan ASN ke IKN pada 2026. Hal ini dipastikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini.

Dia menjelaskan, hal itu ditujukan untuk menyesuaikan progres pembangunan IKN. Tujuannya agar pemindahan ASN bisa terarah, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

"Kami sudah menyampaikan surat penundaan kepada seluruh kementerian/lembaga dan pegawai ASN mengenai penundaan pemindahan ini melalui surat Menpan yang kami tandatangani pada 24 Januari 2025," kata Rini saat Raker bersama Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat.

Berikut adalah fakta PNS belum bisa pindah ke IKN yang dirangkum Okezone, Sabtu (26/4/2025):

1. Pemindahan PNS ke IKN Ditunda

Inti surat tersebut, kata dia, pengumuman pemindahan kementerian/lembaga dan ASN yang direncanakan pada tahun 2024 belum dapat dilaksanakan mengingat terjadinya penataan organisasi tata kerja sebagian kementerian/lembaga pada Kabinet Merah Putih.

"Dan kementerian/lembaga pada Kabinet Merah Putih tersebut sedang pada tahap konsolidasi internal pada masing-masing instansinya," tutur Rini.

Rini menjelaskan, pembentukan Kabinet Merah Putih berpengaruh terhadap kebutuhan penyesuaian struktur organisasi dari kementerian/lembaga. Pasalnya, penyesuaian struktur organisasi pemerintahan tersebut akan diikuti dengan penyelarasan sumber daya manusia.

"Yang tentunya akan akan mempengaruhi penyelarasan terhadap penempatan sumber daya aparatur, serta penataan aset kelembagaan sesuai dengan postur Kabinet Merah Putih yang baru dibentuk," katanya.

2. Belum Ada Arahan dari Presiden 

Rini berkata, proses pemindahan ASN ke IKN perlu penyesuaian kembali agar kebijakan pemindahan sejalan dengan perubahan struktur organisasi dan prioritas strategis pemerintahan ke depan.

Dia mengaku belum mendapat arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadwalkan pemindahan ASN ke IKN.

"Rencana pemindahan ASN ke IKN tentunya belum dapat dilaksanakan. Adapun jadwal finalnya kami belum mendapat arahan dari Bapak Presiden, mengingat Perpres mengenai pemindahan sampai hari ini juga belum ditandatangani," kata Rini.

3. Kesiapan Fasilitas di IKN

Badan Otorita IKN hingga saat ini terus membangun berbagai sarana infrastruktur untuk menyambut pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara. Beberapa infrastruktur dasar dilaporkan sudah rampung untuk menunjang aktivitas harian.

Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursanthyasto menyampaikan bahwa kawasan IKN dirancang untuk menjadi pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi yang terintegrasi, sehingga perlu dibangun ekosistem untuk menunjang aktivitas ekonomi tersebut.

Bimo menjelaskan, untuk pembangunan di Kawasan Istana meliputi Istana Negara, Istana Garuda, termasuk lapangan upacara, dan bangunan Sekretariat Presiden sudah fungsional dilengkapi bangunan pendukungnya. Lebih lanjut, Bimo mengungkapkan bahwa secara keseluruhan kompleks Kemenko yang akan menjadi tempat ASN bekerja dapat menampung 9.465 pegawai.

Ia mengungkapkan bahwa kawasan perkantoran akan segera selesai pada bulan Juni tahun 2025. "Progres di Kawasan Istana, Kemenko, dan Kemensesneg serta ekosistemnya yang ditargetkan seluruhnya akan selesai pada bulan Juni 2025," ujar Bimo.

4. Ada Minimarket hingga Kantor Pos

Untuk melengkapi ekosistem perkantoran, Bimo menjelaskan bahwa saat ini di IKN sudah terdapat minimarket, restoran, ATM, vending machine, dan kantor pos, yang telah tersedia di beberapa lokasi perkantoran dan hunian.

Kemudian, terkait kesiapan hunian bagi ASN yang akan pindah ke IKN, sudah tersedia 36 unit Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM), 17 tower hunian ASN, 5 tower hunian Paspampres, 2 tower hunian Polri, dan 2 tower hunian BIN yang telah fungsional.

"Prinsip penyiapan hunian ini siap dihuni secara fungsional. Kalau 47 tower ini sudah selesai semua akan menampung sekitar 8.410 pegawai, dengan rencana nanti ke depan pembangunan yang dilakukan oleh Otorita IKN (sebanyak) 30 tower ASN ke depan hingga tahun 2028 dapat menampung sekitar 5.400 pegawai sehingga totalnya itu sekitar 13.810," ujar Bimo.

5. Transportasi Bus Listrik

Sekretaris Otorita IKN, melaporkan bahwa seluruh pegawai Otorita IKN sejak awal Maret 2025 telah bekerja secara penuh di IKN. Para pegawai diwajibkan menggunakan bus listrik untuk moda transportasi di IKN.

"Kami memanfaatkan feeder bus listrik yang telah disediakan untuk berangkat ke kantor. Pegawai kami, pegawai Otorita IKN saat ini menempati kompleks hunian ASN 1. Dengan waktu tempuh perjalanan kurang dari 10 menit dengan jarak tempuh sekitar 3 km," ungkap Bimo.

Saat ini, layanan bus listrik perkotaan yang disediakan sejak bulan September 2024 untuk melayani kunjungan masyarakat dan antar jemput pegawai sudah terdapat 4 rute yang dilalui dengan armada sebanyak 10 unit bus.

6. Ketersediaan Air Bersih

Selanjutnya, Bimo menjelaskan bahwa air baku disediakan dari Bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sungai Sepaku, selain itu terdapat 21 embung dan 4 kolam retensi di KIPP. Sarana dan Prasarana penyediaan air minum sudah terbangun dan dapat diakses pada seluruh kantor pemerintahan dan hunian.

Adapun sarana terbangun berupa 1 IPA kapasitas 300 lps dan bangunan reservoir induk dengan kapasitas 2 x 6.000 m3. Sedangkan jaringan yang terpasang berupa 15,87 km pipa transmisi, 9,75 km pipa interkoneksi, 22,633 km JDU (Jaringan Distribusi Utama) dan JDP (Jaringan Distribusi Pembagi) di KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan).

Selanjutnya ia sampaikan terkait kesiapan sarana dan prasarana sosial. Untuk sebaran fasilitas kesehatan di dalam KIPP sudah terdapat beberapa rumah sakit yang sudah siap melayani, di antaranya RS Hermina, RS Mayapada, dan RS UPT Kementerian Kesehatan. Selain itu, di sekitar KIPP terdapat 2 unit rumah sakit dan 7 Puskesmas.

Bimo melanjutkan, untuk fasilitas pendidikan di sekitar KIPP terdapat 2 sekolah dasar dan 1 sekolah menengah pertama. Sementara fasilitas peribadatan di KIPP sudah tersedia 5 lokasi masjid yang dapat digunakan secara fungsional.