BP2MI Sebut Korea Selatan Masih Jadi Incaran Pekerja Migran, Ini Faktor Pemicunya

SEMARANG, iNewsSemarang.id - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), menyebut Korea Selatan masih menjadi negara incaran pahlawan devisa. Salah satu pemicunya karena faktor perlindungan dan gaji yang tinggi bagi pekerja migran.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, negara berjuluk negeri gingseng tersebut memiliki komitmen dengan Indonesia dalam penyaluran pekerja migran ke Korea Selatan melalui program government to government (G to G).

"Korsel adalah negara yang memiliki undang-undang sangat kuat dalam memberikan perlindungan kepada pekerja asing, selain itu gaji sangat tinggi Rp23 sampai Rp30 juta," katanya seusai pembukaan Skill Test Calon PMI Program G to G ke Korea Selatan di Semarang, Selasa (14/5/2024).

Program yang telah berjalan puluhan tahun itu terbukti dengan minat pekerja migran Indonesia ke Korea sangat tinggi. Pada tahun ini misalnya, ada 62,930 ribu PMI yang mendaftar. Angka itu naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya hanya 35 ribu.

Dalam tes di Kota Semarang ini diikuti 4. 640 calon PMI sektor perikanan dan manufaktur. Mereka akan menjalani serangkaian tes dengan penguji dari Humas Resources Development Service of Korea (HRDK).

Dari serangkaian tes tersebut, hasilnya akan diserahkan langsung ke Pemerintah Korea yang kemudian diteruskan kepada perusahaan-perusahaan manufaktur maupun perikanan yang membutuhkan tenaga kerja.

"Korea punya standar tertentu. Selain tes bahasa, tes skill juga ada hari ini. Kerennya G to G tidak bisa diintervensi sekali pun oleh negara. Bahkan penguji langsung dari pihak Korea," katanya.

Dia menyatakan Jawa Tengah (Jateng) masih menduduki peringkat pertama yang bekerja di Korea. Walau begitu, pihaknya terus berkomunikasi dengan Korea agar memperluas jangkauan di seluruh Indonesia.

Benny menyebut PMI masih menjadi penyumbang devisa tertinggi kedua setelah sektor minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia. Sumbangan devisa dari pekerja migran pada 2023 mencapai Rp 227 triliun.

"Kami tidak mau mengirim pekerja yang perlindungan rendah, tidak mau yang berlangsung konflik, dan yang tidak menghormati negara asing, termasuk gaji rendah," ujarnya.