Ramai Kasus Korupsi Timah Seret Suami Sandra Dewi, Luhut Siapkan Strategi Ini

JAKARTA, iNews.id - Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya buka suara terkait kasus korupsi timah yang belakangan tengah ramai dibicarakan. Kasus itu disebut-sebut merugikan negara hingga Rp271 triliun dan menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis hingga crazy rich PIK Helena Lim.

Menurut Luhut pada dasarnya Kementerian ESDM telah memiliki platform yang bisa meminimalisasi korupsi dalam tata niaga mineral dan batu bara bernama SIMBARA. Namun, baru di tahun ini aplikasi ini akan dihubungkan dengan sektor nikel dan timah.

Bicara soal kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang ramai diperbincangkan beberapa hari ini, sebetulnya ESDM telah meluncurkan platform SIMBARA untuk meningkatkan tata kelola di sektor mineral dan batubara. Rencananya, di tahun ini, nikel dan timah juga akan diintegrasikan dalam SIMBARA, kata Luhut dikutip dari Instagramnya, Kamis (4/4/2024).

Ia pun menyayangkan tindak korupsi tersebut karena merugikan negara. Namun, hal tersebut akan dijadikan pelajaran untuk segera merampungkan platform tersebut.

Saya sangat menyayangkan praktik kasus korupsi timah yang terjadi kali ini, mengingat kami sedang menyempurnakan SIMBARA sehingga mampu mengintegrasikan seluruh data pertambangan di Indonesia. Tetapi hal ini sekaligus menjadi pembelajaran bagi kami semua untuk segera merampungkan digitalisasi satu data minerba tersebut, ucap dia.

Luhut memaparkan data yang masuk dalam platform SIMBARA akan menjadi pintu utama dari tata kelola. Artinya, semua terkait pajak hingga izin tambang akan dapat terlihat dalam satu aplikasi saja.

Jika data terkait timah dan barang tambang lainnya sudah diintegrasikan ke dalam SIMBARA, maka seluruh proses tata kelola dari mulai single identity dari wajib pajak dan wajib bayar, proses perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, pembayaran PNBP, serta ekspor dan pengangkutan atau pengapalan, dan devisa hasil ekspor bisa diawasi secara realtime oleh lintas Kementerian dan Lembaga, kata Luhut.

Ia pun menilai aplikasi SIMBARA mampu membuat tata kelola Indonesia lebih rapih dan tidak terpecah-pecah. Dengan begitu, tindak kasus korupsi di Tanah Air bisa berkurang.

Dengan demikian tata kelola pemerintahan di Indonesia yang sebelumnya terpecah-pecah, bisa jadi lebih terintegrasi sehingga tidak terjadi overlapping dan kesimpangsiuran informasi yang menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi seperti kasus korupsi timah yang menyebabkan kerugian negara, tutur dia

Luhut berharap platform SIMBAR bisa selesai dalam dua bulan ke depan dengan komoditas timah, serta yang lainnya.

Sesuai arahan dari Presiden Jokowi terkait penyelesaian Gov-tech, yaitu digitalisasi di seluruh sektor pemerintahan. Dengan begitu bukan hanya efisiensi dan efektivitas pelayanan saja yang mampu dicapai, tetapi juga penerimaan negara bisa bertambah serta yang paling penting adalah mencegah praktik korupsi yang selama ini marak terjadi di sektor industri pertambangan, kata Luhut.