Presiden Jokowi Tambah 14 PSN Baru, AHY Jamin Kesiapan Lahannya: Harus Clean and Clear

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) baru dengan pembiayaan swasta. Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pun memastikan pihaknya akan bekerja secara maksimal untuk mendukung penambahan

"Tentunya, kami ingin mendukung dari sisi lahan, tanahnya yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan PSN tersebut, termasuk tata ruangnya. Yang jelas, prinsipnya adalah bagaimana kami ingin pembangunan PSN berjalan dengan lancar, progresif, lebih cepat lebih bagus, tetapi kami juga ingin meyakinkan tidak menyebabkan masalah di kemudian hari," katanya ketika ditemui usai mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Jokowi terkait dengan evaluasi PSN di Istana Negara, Senin (18/3/2024).

AHY menekankan persoalan lahan yang akan digunakan ini harus clean and clear. Pasalnya, masalah yang selama ini sering kali dihadapi, yakni masih adanya masyarakat yang bertempat tinggal, bekerja, bertani, bahkan berkebun di lokasi yang dijadikan sebagai lokasi PSN.

"Oleh sebab itu, kami ingin meyakinkan dahulu agar sebelum bisa mengeluarkan sertifikat apapun statusnya harus jelas," tutur dia.

Oleh karena itu, kata AHY, pihaknya harus terlebih dahulu menyesuaikan permasalahan lahan ini bersama Kementerian LHK. Hal itu lantaran AHY tidak ingin apabila lahan yang akan digunakan sebagai PSN masih ada di kawasan hutan.

"Oleh karena itu, jika ada masyarakat yang masih [tinggal] di kawasan hutan, ya harus di jelas dulu sehingga bisa mendapatkan ganti rugi dari negara, ini harus dijalankan dengan baik, dengan humanis, dan dijelaskan secara langsung ke masyarakat terdampak, ada mekanisme dan aturannya," ujar dia.

AHY pun berharap apabila PSN Ini sudah dipastikan maka pihaknya ingin mengetahui delineasi daerah of interest dari PSN yang dibangun tersebut sudah benar-benar jelas.

"Kalau berada di wilayah APL tidak di kawasan hutan, maka bisa segera dilanjutkan dengan penerbitan KKPR atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang singkatnya adalah izin lokasi," imbuhnya.

Menurut AHY, apabila sudah ada kesesuaian dengan APL maka juga harus dicek sesuai dengan rencana tata ruangnya karena apabila tidak sesuai maka pihaknya tidak bisa langsung memberikan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) namun bentuk rekomendasinya dapat ditindaklanjuti sesuai mandatory dalam pengadaan tanah untuk PSN.

"Saya pikir itu intinya bagaimana kami ingin meyakinkan bahwa lokasi tersebut clean and clear baru setelah itu kami tindaklanjuti dengan pengadaan tanah," pungkasnya.