Ini Strategi Pemerintah untuk Cegah Kawasan Kumuh di IKN

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah melalui Kementerian PUPR akan mengontrol perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemerintah berupaya agar nantinya tidak ada perkampungan kumuh di kawasan IKN ataupun wilayah-wilayah penyangga kawasan inti IKN.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto menjelaskan, IKN merupakan pusat pemerintahan tanah air. Meskipun nanti ada sisi ekonomi yang juga turut berkembang, namun pemerintah tetap bakal melakukan kontrol pertumbuhan kota. 

"Kami rancang sedemikian rupa agar IKN itu tidak menjadi kota yang sepi namun tidak terlalu ramai," ujar Iwan dalam Seminar Nasional dan Sosialisasi Level Of Service Pengelolaan Gedung IKN di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Sabtu (16/3/2024). 

Iwan menambahkan, pihaknya turut menyusun tata ruang IKN. Di mana di dalamnya disiapkan aturan tata guna lahan, peruntukan dan pemanfaatan lahan, termasuk pengendalian untuk pemanfaatan lahan.

Pemerintah bakal mengupayakan kondisi-kondisi kumuh tidak terjadi. Di samping itu di luar area IKN juga bakal disiapkan agar tidak terjadi ketimpangan dengan menyiapkan sebagai kota penyangga. jangan sampai IKN berada itu kota yang megah kemudian kawasan di luarnya justru tidak tertata. 

"Nanti pasar-pasar tradisional akan ditata termasuk perumahannya untuk menjadi kawasan pendukung IKN," tuturnya.

Nantinya tidak semua pihak bisa masuk ke IKN karena ini merupakan pusat pemerintahan. Walaupun nanti sisi ekonomi bakal terkerek namun semuanya bakal tertata dengan baik. 

"Oleh karena itu sangat penting untuk meningkatkan level of servises. jangan sampai semua masuk tetapi tidak standar akhirnya tidak menjadi level dunia," ucapnya.

Dia mengakui jika nanti akan ada pembatasan luasan terbangun, kawasan hijau dipertahankan kepadatan juga ada kebijakan jumlah penduduk. Sehingga semuanya sudah terencana di mana Crowded Area bisa dikendalikan. 

Iwan menuturkan, 70 persen pembangunan gedung di IKN dengan skema KPBU. Otoritas IKN dan kementerian teknis menyiapkan standar level pengelolaan dari infrastruktur yang dibangun di kawasan IKN. Dia mencontohkan untuk air minum yang harus memiliki standar seperti ada pengolahan dan disalurkan ke rumah tangga untuk kemudian siap diminum.

Nanti juga bakal diberlakukan Smart System baik di dalam gedung ataupun di luar gedung. Semuanya bakal terintegrasi kawasan ataupun Smart City. Seperti ini standar ditetapkan ada smartphone lock yang disiapkan secara terintegrasi.

"Nanti memungkinkan ada akses card. Dan tentu nanti akan ada cash less system di mana semuanya bakal diuapayakan pembayaran non-tunai membantu program bank Indonesia," katanya.

Di awal pendirian IKN, Kementerian PUPR sudah berusaha menaikkan level sistem tata kelola kota. Sebagai contoh adalah pekerja, pekerja saat ini tidak dibiarkan tinggal di bedeng dan sebagainya. Pihaknya menyiapkan sebuah ecosystem digital yaitu cashless sosciety, bagaimana pemilik kerja dengan pekerjanya semua pembayarannya menggunakan payroll, transaksi elektronik melalui kartu-kartu yang juga mereka siapkan. 

Pemerintah juga akan menciptakan sistem modern terutama perkantoran. Seperti ketika membutuhkan layanan rumah sakit maka masyarakat tidak perlu antri dan cukup dipantau dari rumah. 

"Ekosistem inilah yang disiapakan . Hari ini masih level awal dan nanti akan kita siapkan agar IKN menjadi kota dunia," ucapnya.