Ekonom Kritik Makan Siang Gratis Program Prabowo Diuji Coba Menko Airlangga: Tak Etis

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menggelar uji coba program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten, Kamis (29/2/2024). Adapun program tersebut merupakan gagasan milik pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka

Uji coba tersebut mengundang banyak pertanyaan, lantaran makan siang gratis bukanlah program pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Pertanyaan mendasar, pantaskah simulasi program makan siang gratis Prabowo-Gibran dilaksanakan oleh Menko Perekonomian yang merupakan pembantu Presiden Jokowi?

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad menilai bahwa uji coba makan siang gratis yang digelar salah satu Menteri Kabinet Indonesia Maju tidaklah tepat. Alasanya, program itu tidak terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dengan kata lain, mandat makan siang gratis bukanlah inisiatif pemerintahan saat ini, sehingga tak etis jika uji cobanya justru dilaksanakan oleh salah satu menteri pemerintahan saat ini

Toh, mandat dari program ini adalah bukan Presiden Jokowi, ini adalah pak Prabowo begitu, kita juga harus menghormati bahwa ini adalah kebijakan beliau begitu ya, ujar Tauhid saat dikonfirmasi iNews.id , Kamis (29/2/2024).

Tauhid menambahkan, sekalipun Airlangga Hartarto menjadi bagian dari tim pemenangan Prabowo-Gibran dalam Pemilu 2024, namun soal simulasi makan siang gratis dinilai terlalu dini dilaksanakan. Apalagi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan hasil Pemilu tahun ini.

Tauhid memandang, seyogyanya uji coba makan siang gratis dilakukan pascapengumuman hasil Pemilu 2024 oleh KPU atau setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden baru pada Oktober mendatang.

Betul, menurut saya terlalu cepat begitu ya melakukan uji coba dan sebagainya. Saya kira akan lebih etis kalau misalnya sudah ada pengumuman, apalagi kalau sudah pelantikan, tuturnya.

Tak hanya itu, pelaksanaan program makan siang gratis juga harus didahului perencanaan yang matang. Artinya, harus dijelaskan secara menyeluruh dalam RPJMN yang baru. Lantaran, program utama Prabowo-Gibran ini lebih tepat dijalankan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dan bukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Menurut Tauhid, Menko Perekonomian hanya bertugas mengoordinasikan dengan K/L terkait dan bukan sebagai pelaksana program.

Ini saya kira dari segi perencanaan sebenarnya bukan dari Menko, tapi dari K/L terkait, Kemenko hanya mengoordinasikanbegitu, jadi sifatnya K/L terkait siapa? Nah desainnya, idealnya, Menko yang mengoordinasikan antara K/L, ucapnya.