Pertamina Jamin Stok BBM Aman jelang Pemilu 2024

Pertamina Jamin Stok BBM Aman jelang Pemilu 2024

Ekonomi | inews | Jum'at, 9 Februari 2024 - 14:46
share

JAKARTA, iNews.id - PT Pertamina (Persero) memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) aman selama masa pencoblosan pada Pemilu Presiden-Wakil Presiden, dan legislatif.

Saat ini, PT Pertamina Patra Niaga telah membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian dan Pemantauan Kelancaran BBM dan LPG Masa Pemilihan Umum 2024 yang aktif sejak 5-18 Februari 2024. Satgas bertugas memantau ketersediaan stok BBM dan LPG yang didistribusikan ke masyarakat.

Menurut Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Fahrougi Andriani Sumampouw, pihaknya terus berupaya melakukan ekstra effort dalam mempersiapkan dan mengantisipasi kenaikan tingkat mobilitas masyarakat jelang pemilu.

“Ketahanan stok LPG di Sulawesi pada hari ini mencapai 8.315 Metrik Ton (MT) sementara rata-rata konsumsi harian Masyarakat Sulawesi saat ini sebesar 1.758 MT per hari. Hal ini menunjukkan kondisi aman,” ujar Fahrougi melalui keterangan pers, Jumat (9/2/2024). 

“Begitu pula dengan stok BBM saat ini misalnya Pertalite, berdasarkan data satgas stok BBM Pertalite sebanyak 89.581 KL di mana konsumsi rerata harian sebesar 7.377  KL,” tutur dia.

Dia pun mengimbau masyarakat ikut pada aturan pembelian elpigi 3 kg yang sejak 1 Januari 2024 sudah diwajibkan menggunakan KTP.

“Aturan penggunaan KTP ini bertujuan agar LPG bisa tepat sasaran digunakan oleh Masyarakat yang berhak, di mana program ini disebut subsidi tepat LPG yang sosialisasinya sudah dilaksanakan sejak bulan Mei tahun 2023,” kata dia.

Saat ini ada 30.664 pangkalan sudah bertransaksi pembelian LPG 3kg menggunakan KTP melalui website Merchant Apps My Pertamina dari target 31.435 pangkalan atau sebesar 97,55 persen. Hal ini menunjukkan antusiasme Masyarakat terhadap program subsidi tepat elpigi 3kg sangat tinggi.

Dalam menjaga kelancaran distribusi BBM dan elpigi di momen Pemilu, Pertamina Patra Niaga Sulawesi bekerja sama dengan berbagai pihak seperti aparat kepolisian, Dishub, BPH Migas, serta Pemerintah Daerah.

“Jika Masyarakat menemukan potensi penyalahgunaan KTP terkait pembelian elpigi 3 kg di pangkalan-pangkalan, masyarakat jangan segan untuk melaporkan ke Call Center 135. Pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran dapat diberikan sanksi mulai dari teguran, sanksi administrasi berupa pencabutan alokasi, hingga pemutusan hubungan usaha,” ucap Fahrougi.

Topik Menarik