Ganjar Heran Anggaran K/L Dipotong 5 Persen untuk Bansos: Memang Kemiskinan Kita Meningkat?
BALIKPAPAN, iNews.id - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa anggaran kementerian dipotong 5 persen untuk bantuan sosial (bansos). Merespons hal itu, Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dengan tegas mengatakan perlu adanya kontrol parlemen terhadap anggaran kementerian.
Terlebih, ia mempertanyakan mengapa anggaran bansos meningkat apakah tingkat kemiskinan ikut meningkat. Ganjar pun berharap ada kontrol sistem yang diterapkan dalam anggaran tersebut.
Ya kalau kemudian ini sebagai sebuah kontrol sistem menurut saya bagus agar tidak ugal-ugalan begitu saja. Dan saya heran apakah memang kemiskinan kita meningkat, kok bantuan sosialnya meningkat gitu, ucap Ganjar usai kampanye akbar se-Kalimantan Timur di BSCC Dome Balikpapan, Selasa (6/2/2024).
Apakah ini sebuah pengakuan yang dilakukan secara tidak langsung dan itu menunjukkan pada publik, ya kemiskinan meningkat banyak orang dibantu maka saya berikan atau karena alasan bencana?" tutur dia.
Ganjar juga mengungkapkan kebutuhan untuk mengontrol penyaluran bansos, khususnya saat pembagiannya semakin masif di awal tahun ini. Ia menegaskan pengawasan dapat meminimalisir klaim-klaim yang muncul dari pihak tertentu terkait pemberian bansos.
Kemarin ada alasannya yang ini dan sebagainya, tapi sudah lah kami semua sudah tahu mau berdebat kayak apapun ada rasa yang bisa disampaikan oleh masyarakat bahwa ini sesuatu yang tidak wajar, oke, ujar dia.
Dengan demikian, jika hasil akhir ada yang bisa mengontrol, menurut Ganjar agar bisa lebih tepat sasaran.
Makanya kalau ada yang bisa mengerem-engerem, mengontrol-ngontrol, bagus. Saya memang berharap DPR RI, DPRD, semuanya akan bisa melakukan kontrol di lapangan agar tepat sasaran, ucap dia.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyatakan kebijakan bansos pemerintah bermasalah karena digunakan untuk kepentingan politik. Ganjar Pranowo menanggapi dengan meminta pengawasan ketat dari parlemen.
Hasto Kristiyanto menuduh upaya penggunaan bansos demi kepentingan elektoral, bahkan anggaran kementerian dipotong 5 persen untuk tujuan tersebut.
