Mekanisme Penyusunan APBN Terbaru, Ini Tahapannya

JAKARTA, iNews.id - Mekanisme penyusunan APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilakukan setiap tahunnya oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan. Ini tahapannya.

Proses penyusunan APBN melibatkan beberapa tahapan yang melibatkan berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun lembaga legislatif. Berikut selengkapnya.

Mekanisme Penyusunan APBN

Proses penyusunan APBN dimulai dengan perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait. Setiap kementerian dan lembaga menyusun rencana kegiatan dan anggaran yang akan digunakan untuk satu tahun anggaran berikutnya.

Rencana ini mencakup proyeksi pendapatan, belanja, dan sumber pendanaan yang akan digunakan.

Setelah perencanaan dan penganggaran dilakukan, mekanisme penyusunan APBN selanjutnya adalah penetapan APBN. Penetapan ini melibatkan DPR dan Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan menyusun rancangan APBN berdasarkan usulan dari kementerian dan lembaga, serta faktor-faktor ekonomi yang ada. DPR kemudian melakukan pembahasan, pengkajian, dan persetujuan terhadap rancangan APBN tersebut.

Setelah APBN disahkan oleh DPR, kementerian dan lembaga terkait mulai melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Proses pelaksanaan ini mencakup penggunaan anggaran untuk keperluan yang telah direncanakan sebelumnya.

Kementerian Keuangan memiliki peran penting dalam mencatat dan melaporkan realisasi anggaran. Mereka melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan anggaran oleh kementerian dan lembaga.

Data realisasi anggaran ini kemudian dicatat dan dilaporkan untuk memastikan bahwa anggaran yang telah disetujui DPR digunakan dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tahap terakhir dalam proses penyusunan APBN adalah pemeriksaan dan pertanggungjawaban oleh BPK. BPK melakukan audit terhadap laporan keuangan yang disusun oleh Kementerian Keuangan.

Audit ini bertujuan untuk memastikan keabsahan dan keakuratan laporan keuangan serta menilai efektivitas penggunaan anggaran negara.

Mekanisme penyusunan APBN di Indonesia melibatkan koordinasi antara pemerintah, lembaga legislatif, dan badan pemeriksa keuangan. Dengan begitu, diharapkan APBN dapat disusun dengan transparan, akuntabel, dan efektif mendukung pembangunan.