DPR Usul Kontrak Vale Tidak Diperpanjang Jika MIND ID Tak Jadi Pengendali
JAKARTA, iNews.id - Anggota Komisi VII DPR RI Nasril Bahar mendesak pemerintah untuk tidak memperpanjang Kontrak Karya PT Vale Indonesia Tbk (INCO) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Hal itu jika divestasi INCO sebesar 14 persen melalui MIND ID tidak membuat Holding BUMN Pertambangan tersebut menjadi pemegang saham pengendali INCO.
Nasril pun menyebutkan bahwa Komisi VII DPR RI mengusulkan agar pembahasan ini dibawa ke level Rapat Terbatas (Ratas) untuk dicari solusi apabila memang Vale terbukti melakukan penipuan dan pemalsuan terkait kepemilikan saham perusahaan.
Pembahasannya saya pikir dua opsi saja. Apakah ini kita setuju perpanjang atau tidak. Kalau saya usul tidak usah diperpanjang. Ini saatnya Indonesia itu mengakuisi tidak ada salahnya, ucapnya ketika Rapat Denar Pendapat Komisi VII DPR RI bersama Plt Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Dirut MIND ID, dan Dirut PT Vale Indonesia Tbk hari ini, Selasa (29/8/2023).
Dikatakan Nasril, kesimpulannya kontrak Vale ini tidak diperpanjang apabila hanya menguntungkan INCO terhadap perluasan blok-blok baru yang sejatinya belum tentu bisa menghasilkan. Oleh sebab itu, dia mengusulkan hanya ada dua opsi yang dapat menguntungkan Indonesia.
Usulannya dua kesimpulan untuk tidak diperpanjang (Vale menjadi IUPK) atau kembali pada ratas. Kalo ingin kembali pada ratas kita kembali ke ratas, saya pikir itu, tutur dia.
Sebagai informasi, saat ini komposisi pemegang saham Vale Indonesia atau INCO terdiri atas 43,79 persen milik Vale Canada Limited, yang juga sebagai pengendali. Lalu 15,03 persen milik Sumitomo Metal Mining, 0,54 persen milik Vale Japan Ltd, 20 persen milik MIND ID, dan sekitar 21,18 persen menjadi saham publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku proses negosiasi dengan Vale masih terus berjalan dan tidak ada hambatan. Ia pun memastikan bahwa kelak keputusan yang akan diambil tersebut harus menguntungkan semua pihak.
Masih dalam proses pembicaraan terus, biar nggak keliru. Semua harus merasa diuntungkan. Semua harus merasa diajak, kata Jokowi beberapa waktu lalu.
