Sri Mulyani Targetkan Dana Hibah LDKPI Rp10 Triliun

JAKARTA - Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ) menargetkan dana hibah untuk Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) sebesar Rp10 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, saat ini pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) telah menggelontorkan dana sebesar Rp8 Triliun.

Saat ini dana LDKPI sebesar Rp8 triliun yang telah dikirimkan sejak 2022. Target kami suatu saat bisa mencapai Rp10 triliun untuk LDKPI atau Indonesian Aid Foundation, ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung B Kantor Bea dan Cukai Soekarno Hatta, Minggu (28/5/2023).

Nantinya, Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah setiap tahun akan mengajukan dalam bentuk APBN. Dana tersebut nantinya digelontorkan sebagai dana abadi untuk LDKPI.

Dana tersebut pun ditujukan untuk memberikan bantuan secara konkrit bagi negara berkembang lainnya atau yang disebut sebagai kerja sama selatan-selatan (KSS).

Menkeu mengatakan, selama ini Indonesia telah memberikan bantuan kepada Afghanistan, Pakistan atau negara kepulauan pasifik melalui LDKPI.

Kemarin kami sudah memberikan bantuan kepada Pakistan yang terkena banjir. Atau nantinya kepada negara kepulauan pasifik yang menghadapi perubahan iklim. Ini akan menjadi tools diplomacy Indonesia ke depan, ujarnya.

Selain itu, Menkeu mengatakan, LDKPI dan PT Bio Farma (persero) akan menggelontorkan 1.580 juta dosis Vaksin Pentavalen ke Nigeria senilai Rp30,3 miliar.

Adapun pengiriman tersebut akan terbagi ke dalam 2 tahapan. Tahapan pertama dilakukan hari ini, dengan mengirimkan 730 ribu dosis. Kemudian, tahap kedua akan dilakukan sekitar pertengahan Juni 2023 dengan menggelontorkan 850 ribu dosis vaksin.

Menkeu berharap, PT Bio Farma (persero) akan menggunakan kesempatan ini untuk membuka peluang dalam bentuk ekspor, investasi dan kerja sama dengan badan usaha lain di Nigeria. Sehingga bisa memberikan nilai ekonomi Indonesia di masa mendatang.

Ini merupakan wujud nyata agar BUMN bisa go global. Selain itu, ini juga sesuai dengan amanat Presiden Jokowi untuk memperkuat diplomasi ekonomi pungkasnya.