Masih Ada Tambang Emas Ilegal, Warga Desa Prabu Diingatkan Bahaya Merkuri

PRAYA -Warga Desa Prabu, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah diingatkan bahaya merkuri. Sebab, zat kimia itu dapat merusak janin pada wanita hamil sehingga menyebabkan cacat bawaan, kerusakaan DNA hingga saluran darah ke otak.

Itu akan terjadi secara turun temurun, tandas Guru Besar Sosiologi Universitas Indonesia (UI) Imam B Prasojo, Jumat (16/12) sore.

Dia melihat, di Desa Prabu sendiri masih ada aktivitas tambang emas. Itu terlihat dari aktivitas pengolahan emas warga dengan menggunakan cara-cara tradisional. Pintu masuk menuju Siwa Cliffs Prabu atau pertigaan Desa Prabu saja sudah nampak aktivitas itu.

Menurut dia, jika tidak cepat disikapi pemerintah, maka suatu saat nanti sebagian besar warga Desa Prabu secara fisik akan mengalami keterbatasan. Tidak tutup kemungkinan berdampak ke desa-desa tetangga. Karena merkuri yang digunakan, menyerap ke tanah lalu mengalir ke mana-mana.

Jadi, pihaknya tidak ingin pemerintah berdiam diri saja. Harus ada sikap yang bijak. Saya ingin persoalan tambang emas di desa ini (Prabu) menggunakan mazhab transformasi. Bukan mazhab frontal, saran Imam.

Artinya, tambang emas ditutup. Namun, warga sudah diberikan jaminan usaha lain. Bukan ujuk-ujuk main tutup saja. Bila perlu, Desa Prabu dijadikan desa sentra ternak, desa sentra usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM), desa wisata, kampung ilmu atau apa saja yang sifatnya berbasis ekonomi kerakyatan.

Kebijakan itu semua harus dibarengi dengan pendampingan, pesan pria berkacamata tersebut.

Jika tidak, maka kebijakan transformasi dipastikan sia-sia. Kalau bicara ekonomi kerakyatan, kami sudah lama dijanjikan oleh pak gubernur, kata salah satu tokoh masyarakat Desa Prabu Lalu Guntur pada Lombok Post , terpisah.

Kebijakan itu, kata Guntur, sebagai kompensasi penutupan aktivitas tambang emas dan pengolahan emas. Sayangnya, sampai sekarang tidak ada yang terealisasi. Yakni pembangunan kios atau lapak-lapak, pembagian bantuan sapi, pendidikan dan pelatihan usaha, dan modal usaha.

Kemudian, bantuan pembangunan sarana hunian pariwisata. Bahkan dijanjikan beberapa warga kami akan dipekerjakan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, pungkas Guntur. (dss/r5)