5 Fakta Pembangunan Hunian Sementara dan Tetap untuk Korban Bencana Sumatera

JAKARTA - Pemerintah terus mempercepat penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, khususnya rumah bagi masyarakat terdampak. Pembangunan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap) pun telah dimulai di berbagai lokasi.

Presiden Prabowo Subianto juga telah melakukan kunjungan ke tiga kabupaten terdampak bencana di Provinsi Sumatra Barat. Presiden menegaskan pemerintah akan mempercepat pembangunan hunian dan pemulihan infrastruktur. Pemerintah memastikan seluruh langkah penanganan darurat hingga pemulihan pascabencana berjalan terkoordinasi dan dipercepat untuk menjamin keselamatan serta keberlangsungan hidup masyarakat terdampak.

1. Update Bencana Sumatera

Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, sejumlah kabupaten dan kota telah menetapkan status transisi darurat, sementara wilayah lainnya masih memperpanjang status tanggap darurat sesuai dengan kondisi kebutuhan penanganan bencana di masing-masing daerah.

“Sejumlah kabupaten/kota telah menetapkan status transisi darurat, meskipun beberapa wilayah lain masih memperpanjang status tanggap darurat sesuai dengan kondisi kebutuhan penanganan bencana di masing-masing kabupaten/kota,” ujar Pratikno.

2. Pembangunan Huntara dan Huntap

Seiring dengan itu, pembangunan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap) telah dimulai di berbagai lokasi. Proses tersebut mencakup pendataan penerima manfaat, penyiapan lahan, hingga konstruksi awal yang dilaksanakan melalui kerja sama lintas kementerian, TNI, Polri, serta berbagai pihak terkait lainnya.

Di Provinsi Aceh, Pratikno melaporkan bahwa progres penanganan hunian terus berjalan. Kota Lhokseumawe telah ditetapkan langsung ke dalam skema hunian tetap, sementara Kabupaten Pidie mulai membangun sejumlah unit hunian sementara dengan target penyelesaian secepatnya. Seluruh kabupaten dan kota di Aceh juga terus didorong untuk mempercepat pembangunan Huntara dan Huntap.

“Semua kabupaten/kota juga dilakukan percepatan untuk Huntara dan Huntap ini,” ungkap Pratikno.

Sementara itu, di Provinsi Sumatra Utara, Kota Sibolga menetapkan pembangunan langsung hunian tetap. Beberapa lokasi telah tersedia dan proses pembangunan telah dimulai, dengan target penyelesaian secepatnya.

Adapun di Provinsi Sumatra Barat, pembangunan hunian sementara telah berjalan di sejumlah kabupaten dan kota, antara lain Kabupaten Pesisir Selatan, Padang Pariaman, dan Agam. Pembangunan tersebut ditargetkan rampung dalam beberapa minggu ke depan guna mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak.

“Jadi ini juga akan segera memulihkan kehidupan masyarakat. Percepatan pembangunan Huntara dan Huntap ini terus dilakukan sekaligus infrastruktur pendukungnya disiapkan,” ucap Pratikno.

3. Tanggungan Negara

Pratikno pun menegaskan bahwa skema hunian tetap merupakan hunian yang dibangun oleh pemerintah, sehingga tidak menjadi beban bagi warga terdampak. Dalam kondisi tanggap darurat, pemerintah akan membangun hunian sementara apabila hunian tetap belum dapat langsung direalisasikan.

“Hunian tetap itu dibangun sepenuhnya oleh pemerintah. Untuk sementara di era tanggap darurat, kalau tidak bisa langsung hunian tetap, maka dibangun hunian sementara. Tapi kalau bisa langsung hunian tetap, ya dibangun hunian tetap. Itu tidak menjadi beban dari warga yang terdampak. Itu adalah hunian yang dibangun oleh pemerintah atau mungkin sumbangan dari pihak lain,” jelas Pratikno.

4. Pemulihan Pascabencana

Pemerintah memastikan penanganan bencana di sejumlah daerah berjalan cepat dan terkoordinasi melalui dukungan anggaran, logistik, serta percepatan layanan dasar kepada masyarakat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan langkah konkret pemerintah pusat bersama pemerintah daerah.

“Anggaran belanja tidak terduga untuk 52 kabupaten/kota dan provinsi, dari Bapak Presiden sebagai tambahan, sebanyak 268 miliar, kami cek sudah diterima semua oleh tiga provinsi,” ujar Tito.

Selain dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah di berbagai wilayah juga menunjukkan solidaritas melalui bantuan anggaran dan barang. Dukungan lintas daerah tersebut memperkuat upaya percepatan penanganan bencana di wilayah terdampak.

“Total 43 miliar, ditambah dengan asosiasi pemerintah kabupaten, yang dipimpin oleh Bupati Lahat Pak Bursah Zarnubi, turun langsung ke sana, lebih kurang 5 miliar, jadi lebih kurang 48 miliar,” imbuh Tito.

5. Ribuan Huntara Dibangun

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo melihat langsung para pengungsi yang mulai dibangunkan hunian sementara (Huntara) sebagai bagian dari penanganan darurat di Kayu Pasak Palembayan, Kabupaten Agam. Di titik ini, sekitar 100 hunian sementara dibangun guna mengurangi jumlah pengungsi di posko pengungsian. Selain itu, pemerintah juga membangun puluhan ribu Huntara guna memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat di tiga provinsi terdampak.

“Di sana, beliau (Presiden Prabowo) menengok pengungsi yang mulai hari ini sudah dibangun hunian sementara, karena memang sekarang fokusnya khusus di daerah Sumatra Barat, kita harus sudah fokus ke masalah hunian sementara, dan jika memungkinkan untuk segera dilakukan relokasi menjadi hunian tetap,” ujar Menteri Pras.

Menurut Menteri Pras, usai dari Kabupaten Agam, Kepala Negara melanjutkan kunjungan ke Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, untuk meninjau pembangunan Jembatan Bailey Padang Mantuang yang menjadi akses penghubung di wilayah tersebut. Menteri Pras menjelaskan bahwa pembangunan jembatan tersebut dilakukan oleh aparat TNI dibantu oleh masyarakat setempat.

“Memang kurang lebih ada 35 Bailey di seluruh wilayah yang terdampak yang sekarang proses pengerjaannya sedang kita kebut, karena bagaimanapun dalam rangka pemulihan, maka akses tersambungnya jalan yang tadinya terputus itu menjadi sebuah keharusan yang harus dipercepat,” imbuh Menteri Pras.