Wujudkan Net Zero Emissions 2060 Erick Dorong BUMN Masuk Bursa Karbon

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menginginkan jumlah perusahaan pelat merah yang masuk dalam bursa karbon atau IDX Karbon, bertambah. BUMN diharapkannya menjadi pioneer dalam mewujudkan Indonesia Net Zero Emissions (NZE) 2060.

Pada penyedia unit karbon di perdagangan perdana IDX Karbon terdapat Pertamina New and Renewable Energy (PNRE). Perusahaan ini menyediakan Unit Karbon dari Proyek Lahendong unit 5 dan 6 PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO).

Sementara para pembelinya yaitu PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA), PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT BNI Sekuritas, dan PT BRI Danareksa Sekuritas. Kemudian PT CarbonX Bumi Harmoni, PT MMS Group Indonesia, PT Multi Optimal Riset dan Edukasi, PT Pamapersada Nusantara, PT Pelita Air Service, PT Pertamina Hulu Energi dan PT Pertamina Patra Niaga.

Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi meyakini, penerapan bursa karbon bisa menjadi langkah awal Pemerintah untuk men- trigger membuat instrumen kebijakan yang mendukung pengurangan emisi karbon.

Meskipun pajak karbon belum signifikan menurunkan emisi karbon, tapi ini urgent. Keterlibatan BUMN bisa jadi contoh dan best practices , beber Fahmy kepada Rakyat Merdeka , kemarin.

Fahmy menilai, bursa karbon bukan satu-satunya cara megurangi emisi karbon. Karena harus ada instrumen kebijakan lain yang punya tujuan sama mengurangi emisi karbon.

Kebijakan itu justru akan berhasil jika dibarengi dengan instrumen kebijakan lainnya seperti green financing dan green tax , jelasnya.

Dia membeberkan, untuk pajak lingkungan atau green tax adalah pajak yang berfungsi selain sebagai penunjang pembangunan sebuah negara atau wilayah, juga digunakan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup sekitar.

Dengan begitu, akan terjadi keserasian antara perkembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan, ujarnya.

Selanjutnya green financing, didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Dikatakannya, penerapan berbagai kebijakan harus menyasar industri yang menghasilkan karbon besar, salah satunya adalah industri manufaktur.

Di negara Eropa dan negara maju lainnya, kata Fahmy, telah menerapkan kebijakan green financing, yakni memberikan bunga rendah bagi perusahaan yang berkontribusi mengurangi emisi karbon.

Beberapa negara menerapkan green tax. Kebijakan untuk mereduksi kerusakan lingkungan. Melalui kebijakan itu diharapkan hasil green tax yang terkumpul dapat digunakan untuk membiayai perbaikan kerusakan lingkungan. Saat ini green tax belum diterapkan di Indonesia.

Fahmy berharap, perdagangan Bursa Karbon masih tergolong baru bagi Indonesia, sehingga memerlukan sosialisasi yang massif agar dipahami oleh berbagai pihak.

Yakni mulai dari pengaturan tata niaga, hingga regulasi agar tercipta jaminan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan pihak terkait di dalamnya.

Ditambah faktor pengawasan oleh Pemerintah juga penting, ujarnya.

Terpisah, Menteri Erick mengatakan, meskipun dari Kementerian mendorong perusahaan BUMN untuk masuk ke bursa karbon, namun tidak berarti harus semua perusahaan pelat merah. Dorongan ini hanya berlaku untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki kemampuan di bidangnya.

Yang memang punya kekuatan (yang masuk). Jangan semuanya masuk tapi tidak punya kekuatan, imbau Erick di Jakarta, Rabu (27/9).

Erick menyebut, perusahaan BUMN yang memiliki kemampuan untuk berpartisipasi adalah grupnya PT Pertamina (Persero). Dua subholding Pertamina menjadi perusahaan BUMN pertama yang melaksanakan penjualan karbon. Artinya BUMN mendahului (swasta), kata Erick.

Diungkapkan eks Bos Klub Inter Milan ini, sebenarnya BUMN memiliki Project Management Office (PMO) untuk bursa karbon, namun dirinya belum dapat menjelaskan secara detail terkait hal tersebut.

Ia menuturkan, Indonesia saat ini memasuki era industrialisasi, yang identik dengan kemajuan teknologi, infrastruktur dan manufaktur.

Namun, industrialisasi juga banyak mengeluarkan karbon dioksiea (CO2), yang menyebabkan penyebaran polusi. Indonesia juga memiliki potensi untuk menyimpan CO2 dari proses industri dan pembangkit listrik.

BUMN Pionir

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan, Pertamina Group telah mengambil peran penting dalam bisnis dan perdagangan karbon.

Pertamina akan berperan sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen mendukung NZE 2060 dengan mendorong program yang berdampak baik bagi lingkungan dan Sustainable Development Goals (SDGs) lainnya.

Pertamina Patra Niaga, sebagai Subholding Commercial & Trading Pertamina, juga mengambil andil besar dalam perdagangan karbon.

Dalam pembukaan bursa karbon lalu, Pertamina Patra Niaga langsung melakukan pembelian perdana sertifikat penurunan emisi dari Pertamina Power Indonesia dengan total nilai mencapai lebih dari Rp 922 juta.

Atau setara dengan kontribusi pengurangan emisi karbon mencapai 19.989 ton, ujar Nicke dalam keterangan resmi, Rabu (27/9).

Ditambahkan Direktur Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, langkah Pertamina Patra Niaga untuk berkontribusi mendukung cita-cita nasional menangani krisis iklim adalah sebuah awal.

Pihaknya bersinergi dengan Pertamina Power Indonesia sebagai Subholding di Pertamina Group yang sudah mempunyai supply , dan telah tersertifikasi oleh kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Ke depan, imbuh Riva, upaya mereduksi emisi secara langsung akan dikolaborasikan dengan perdagangan bursa karbon.

Sehingga upaya Pertamina Patra Niaga dalam menjaga lingkungan dapat makin maksimal, harap Riva.

Selain dari perdagangan karbon, Pertamina Patra Niaga juga memiliki program yang memiliki dampak mereduksi emisi. Seperti penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di gedung perkantoran dan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Green Energy Station (GES), efisiensi operasi lewat digitalisasi Digital Ground Operation (DGO) dan PADMA untuk produk Avtur, Diesel Dual Fuel (DDF) mobil tangki dan Program Efisiensi Energi.

Sampai dengan Agustus 2023, program program ini berkontribusi terhadap pengurangan emisi sebesar 2.703 tonCO2eq ( karbon dioksida atau tonne CO2 equivalent ) per tahun). Atau sekitar 14 persen dari target awal Pertamina Patra Niaga, sebutnya.

Sementara itu, Direktur Kepatuhan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI A Solichin Lutfiyanto menegaskan, alasan perseroan membeli unit karbon pada perdagangan perdana di Bursa Karbon (IDX Carbon), yakni ingin menjadi role model bagi stakeholders dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Indonesia.

Partisipasi BRI pada perdagangan karbon perdana merupakan bentuk komitmen, serta kontribusi kami dalam menangkal dampak perubahan iklim tersebut, ujar Solichin di Jakarta, Selasa (26/9).

Ia menjelaskan, dalam pengelolaan emisi karbon, BRI mengadopsi global standard SBTi ( Science-Based Target Initiatives ), yaitu dengan mengimplementasikan inisiatif yang secara langsung dapat menurunkan emisi.

Seperti pengadaan kendaraan listrik, pemasangan solar panel, penggunaan teknologi lain yang rendah emisi. Serta melakukan dukungan secara finansial dan non-finansial yang dibutuhkan nasabah, sehingga transisi ekonomi dapat dilakukan.

Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Sabtu 30/9/2023 dengan judul Wujudkan Net Zero Emissions 2060,Erick Dorong BUMN Masuk Bursa Karbon