Pengamat : Potensi 3000 T Penerapan Pajak Karbon Masih Rumit di RI

Sudah ramai diperbincangkan potensibursa karbon di Indonesia yang luar biasa terungkap setelahPresiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan bursa karbon di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (26/9/2023). Jokowi menargetkan potensi karbon kredit yang ditargetkan mencapai lebih dari Rp 3.000 triliun.

Meskipun Presiden Joko Widodo meresmikan bursa karbon Indonesia pada Selasa, 26 September 2023, tetapi demikian untuk pajak karbon kemungkinan baru terapkan pada tahun 2026 mendatang.
Director of DDTC Fiscal Research & Advisor, B. Bawono Kristiaji menyebutkan ada sejumlah tantangan penerapan pajak karbon di Indonesia. Hal ini terkait faktor ekstern & ekonomi serta faktor teknis.

Dimana penerapan pajak karbon saat harga energi melonjak bisa berdampak pada ekonomi secara keseluruhan yakni menimbulkan Cost of Structure yang lebih tinggi. Selain itu dari sisi teknis, desain pajak karbon cukup rumit agar bisa berhasil mengurangi emisi.

Seperti apa tantangan RI terapkan Pajak karbon? padadialog Andi Shalini dengan Director of DDTC Fiscal Research & Advisor, B. Bawono Kristiaji dalam Power Lunch,CNBCIndonesia

Mentri keuangan juga merasakan kerumitan perhitungan pajaknya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui penerapan pajak karbon di Tanah Air merupakan hal yang tidak mudah. Ini menjadi alasan dibalik ditundanya penerapan pajak karbon di Indonesia hingga 2025.

Sri Mulyani menjelaskan, pajak karbon adalah salah satu instrumen untuk memitigasi peningkatan emisi karbon atau CO2 di Indonesia. Karena disaat suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, disaat itu juga menghasilkan banyak CO2. Kendati demikian, saat mengenalkan dan menjual pasar karbon ke industri, pemerintah merasa begitu sulit menerjemahkannya.

Sri Mulyani membandingkan ketika seseorang menjual komputer dan pakaian saat berdagang. Para pembeli atau konsumen bisa secara nyata melihatnya, sehingga mereka mau membayar.

Sementara pasar karbon, atau dalam hal ini pajak karbon. Bagaimana cara melihat dan menghitung CO2 tersebut, harus bisa diterima secara akal sehat oleh banyak masyarakat.

Kembali ke pengamat ,Kalau satu wajib pajak sudah melewati suatu cap emisi tertentu pilihan ada 2 bisa membeli dari bursa karbon atau tidak membeli hal tersebut dia dipajak.
Juga nanti akan melihat tantangan yang menurut saya juga relatif langsung bisa di implementasikan di Indonesia memang kerumitan dari sendiri itu juga sebenarnya tantangan yang menurut saya juga relatif langsung bisa diimplementasikan di Indonesia

Negara lain juga mempuyai durasi yang tidak cepat.

Tadi Anda mengatakan desain pajak karbon ini cukup kompleks dan penentuan batas cap ataupun ini tentu saja nanti akan berbeda-beda di setiap sektor nah pandangan Anda sektor mana sih di tanah air yang paling siap untuk diterapkan pajak karbon ini ? kalau kita cuman berorientasi pada revenue ini tentu kita simply udahlah dikenakan saja ketika ada sesuatu tapi kan pemerintah Indonesia tidak goal di revenue tapi bagaimanamengubah behavior supaya beralih ke geo ekonomi.

Persoalannya Apa sudah tersedia ekosistem alternatif? Kalau tidak yang terjadi adalah mau tidak mau setiap sektor atau industri harus tetap membayar pajak yang cukup tinggitapibukanjuga merubah behavior nya.

Kalau tadi pertanyaannya adalah sektor mana yang paling sektor mana yang paling siap kalau kita lihat dari sektor mana yang paling siap itu saya bisa bilang kita lihat dipetakan dahulu danEvaluasi dulu. di berbagai negara itu harus dipetakan dahulu.

Mana saja sektor yang selama ini menghasilkan energi karbon signifikan bagi ekonomiKebanyakan dari sektor transportasi ,Batu bara dan lain -lain.Penyumbang emisi terbesar di Indonesia.