Indonesia Tuduh Uni Eropa Lakukan Imperialisme Regulasi dengan UU Deforestasi
Indonesia menganggap Uni Eropa melakukan "imperialisme regulasi" dengan undang-undang deforestasi yang baru, tetapi kedua belah pihak masih akan terlibat dalam pembicaraan tentang kesepakatan perdagangan bebas, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Kamis (8/6).
Indonesia akan melanjutkan negosiasi untuk perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (CEPA) dengan blok tersebut, di samping konsultasi terpisah untuk menyelesaikan perselisihan tentang aturan deforestasi Uni Eropa, kata Airlangga kepada Reuters .
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat, 30 Desember 2022. (Foto: BPMI Setpres/Twitter @setkabgoid)
Jakarta ingin mewujudkan kesepakatan perdagangan bebas (FTA) segera setelah tujuh tahun perundingan, kata Airlangga, tetapi menekankan bahwa Indonesia "dapat menunggu tujuh tahun lagi" jika Uni Eropa tidak mau mengakui standar ekspor yang ada, seperti standar ekspor minyak kelapa sawit dan kayu yang berkelanjutan.
"Kami sedang mendiskusikan fasilitasi perdagangan... Tapi pada saat yang sama, mereka sedang membangun tembok penghalang. Ini tidak adil," kata Airlangga, yang mengangkat masalah tersebut di Brussel pekan lalu bersama wakil perdana menteri Malaysia.
Pekerja memuat tandan kelapa sawit untuk diangkut ke pabrik CPO di Pekanbaru, Riau, 27 April 2022. (Foto: REUTERS/Willy Kurniawan)
Airlangga mengutip perselisihan yang sedang berlangsung dengan Uni Eropa, termasuk keluhannya di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait larangan ekspor bijih nikel Indonesia dan kasus WTO terpisah yang diajukan Indonesia terkait keputusan Uni Eropa untuk secara bertahap menghentikan penggunaan minyak sawit sebagai bahan baku biofuel (bahan bakar hayati).
Rencana pajak karbon blok itu juga bisa memukul produk nikel Indonesia, kata Airlangga, sewaktu menggambarkan aturan Uni Eropa sebagai "imperialisme regulasi."
