Sri Mulyani: 99 PLTU Berbasis Batu Bara Berpotensi Masuk Sistem Perdagangan Emisi
IDXChannel JAKARTA - Pemerintah semakin serius mendorong ekonomi hijau dan perdagangan emisi. Bahkan, sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara siap masuk sistem perdagangan tersebut.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan peraturan mengenai perdagangan emisi atau emission trading system (ETS) tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM nomor 16 tahun 2022.
Melalui aturan tersebut, terdapat 99 PLTU berbasis batu bara yang berpotensi untuk mengikuti ETS pada 2023. Total kapasitas dari PLTU tersebut sebesar 33.565 MegaWatt.
"Ini artinya 86% lebih dari total PLTU batu bara Indonesia yang akan mengikuti ETS," ungkap Sri dalam Green Economy Forum 2023 secara virtual di Jakarta, Selasa (6/6/2023).
Lebih lanjut, Sri mengatakan transformasi ekonomi ke ekonomi hijau, sebagai suatu perubahan, pastinya akan menimbulkan shock. Maka dari itu, strategi pemerintah dengan memperkenalkan dan menjalankan perubahan itu dengan konsekuensi, terutama dari sisi sosial, ekonomi, dan finansial yang seminimal mungkin.
Sebanyak 13.022 Jiwa Masih Bertahan di 83 Titik Pengungsian Meski Banjir Demak Mulai Surut
"Cara untuk menerapkan secara bertahap adalah pilihan. Untuk ini, diterapkan secara bertahap dengan tahap pertama berfokus pada sektor energi," ujar Sri.
Menurut Sri, hal tersebut meurpakan kemajuan, karena berarti para PLTU ini memahami bahwa mereka menghasilkan energi yang dibutuhkan ekonomi dan masyarakat. Namun mereka juga menghasilkan CO2 yang memperburuk kondisi perubahan iklim dunia.
Untuk mampu memasukkan faktor CO2 ini, pemerintah melaksanakan mandatory carbon trading melalui ETS yang bakal dilaksanakan secara bertahap.
"Perdagangan karbon tersebut dilaksanakan secara langsung antar PLTU, di mana mereka sudah ditetapkan seberapa besar mandatory CO2 yang diperbolehkan," tambah Sri.
PLTU-PLTU ini melakukan transaksi dengan membuat atau berpartisipasi dalam aplikasi penghitungan dan pelaporan emisi ketenagalistrikan, belum melalui bursa karbon yang akan diluncurkan di pasar modal Indonesia.
"Ini adalah trading yang sifatnya tertutup antar para pelaku PLTU," jelasnya.
(FRI)
